Ahmad Yani: Densus Antikorupsi Bisa Ikuti Kesuksesan Densus 88

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Sayangi.com – Melihat suksesnya aksi Densus 88 dalam pemberantasan terorisme, muncul ide dan desakan agar dibentuk juga Densus Antikorupsi. Ide dan desakan itu mencuat di Komisi III yang membidangi Hukum dan HAM DPR-RI, khususnya pascapelantikan Kapolri baru, Sutarman. Berikut perbincangan Pemimpin Umum Sayangi.com Bursah Zarnubi dengan Ahmad Yani, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga salah satu pentolan Komisi III:

Kok tiba-tiba saja ada ide pembentukan Densus Antikorupsi?

Ide ini muncul dari diskusi kita di Komisi III DPR-RI. Diantaranya ada Sariffuddin Suding, Bambang Susatyo, dan teman-teman di Komisi III lainnya. Kita sepakat untuk mengusulkan Densus Antikorupsi ini menjelang fit and proper test calon Kapolri Sutarman. Dan Pak Tarman menyetujui ide tersebut.

Jadi apa sebenarnya maksud Densus Antikorupsi ini?

Pertama, kita tahu bahwa Kepolisian lemah dalam menangani korupsi dan itulah alasan yang melahirkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kedua, Kepolisian kita sukses dalam penanganan masalah terorisme, mengapa kita tidak membentuk Densus Antitipikor? Ketiga, harus diakui kasus korupsi tidak mungkin ditangani sendiri oleh KPK. Ada 80 ribuan kasus korupsi, dan KPK hanya mampu menyelesaikan 60 sampai 70-an kasus per tahunnya. Sisanya kemana?

Gagasan ini sudah didiskusikan di internal PPP atau bahkan jadi keputusan Fraksi?

Fraksi PPP sudah memberikan kewenangan penuh kepada saya untuk menindaklanjuti pembentukan Densus Antikorupsi.

Bagaimana dengan Fraksi Golkar dan Fraksi lainnya di Komisi III?

Dari arah dan putaran diskusi kami di Komisi III, sepertinya Fraksi Golkar, Hanura, dan fraksi-faksi lainnya akan menyetujui pembentukan Densus Antikorupsi.

Karena ide ini datangnya dari Komisi III DPR-RI, apakah Komisi III juga telah memiliki gambaran tentang bentuk kelembagaan dari Densus Antikorupsi ini?

Unit baru ini nantinya tidak dibawah Kabareskrim, tetapi langsung dibawah Kapolri. Kapolrilah yang akan mengkoordinir penangangan tindak pidana korupsi, baik ke dalam maupun ke luar di semua jajaran. Densus ini akan dibentuk juga di daerah, agar rakyat tak perlu capek-capek ke Jakarta untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kecuali terjadi tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa yang tidak bisa di tangani di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota. Pangkatnya pun harus Komjen, bukan Mayjen. Bahkan di tingkat Propinsi kita minta pangkatnya bintang dua sejajar dengan Kapolda, begitu juga di tingkat Kabupaten/Kota.

Bukankah sudah ada unit khusus di Kepolisian yang menangani tindak pidana korupsi? Mengapa harus ada Densus lagi?

Benar bahwa kepolisisan kita telah memiliki itu, tetapi kita sama-sama tahu kalau itu tidak efektif. Itulah mengapa kita minta kepada Kapolri untuk mengevaluasi betul yang namanya Direktorat Antikorupsi.

Ada yang menduga jika rencana pembentukan Densus Antikorupsi ini adalah bagian dari rencana melemahkan KPK, apa pendapat Anda?

Tidak begitu, KPK ini lembaga yang sangat kuat, bahkan satu-satunya lembaga Antikorupsi yang terkuat di dunia. Kalaupun akan melemah, yah itu karena proses di dalam KPK itu sendiri. Seperti perkembangan KPK saat ini dalam penanganan kasus Bank Century. Pembentukan Densus ini dalam rangka mempercepat penuntasan korusi yang ada, tapi Densus ini kedudukannya tidak boleh lebih tinggi dari KPK.

Tetapi bukankah kinerja KPK saat ini sudah cukup baik?

Saya kira tidak juga, buktinya korupsi masih merajalela. Sektor pendapatan belum tersentuh. Bahkan semakin menggila. Dalam konteks ini KPK gagal melakukan koordinasi dan supervisi sebagaimana amanat UU Tipikor. Seperti kasus BLBI, KPK tidak koordinasi, baik dengan Kejaksaan maupun dengan Polri, mana bukti supervisinya? Korupsi kita yang paling signifikan itu di sektor Migas, pada sektor Migas terdapat cost recovery 165 triliun per tahun yang semuanya banyak dimanipulasi dan sampai saat ini tidak bisa diselesaikan di KPK. Begitu juga pada pertambangan, perbankan, sektor perpajakan dan imigrasi. Bahkan kepolisian, KPK, dan Kejaksaanpun bersepakat, belum tentu mereka mampu mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi.
 
Apakah ada jaminan kalau Densus nanti tidak seperti polisi yang kemarin-kemarin dalam menangani korupsi?

Enggak dong, ‘kan ada kontrol KPK. Di situlah tugas supervisi KPK terlaksana. (MSR)

Berita Terkait

BAGIKAN