Usut PT Wilmar yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 500 M

Foto : Sayangi.com/Doc

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mendesak Kejaksaan Agung dan Kepolian RI membongkar dan menuntaskan kasus pajak yang besar-besar. Khususnya kejahatan dengan modus restitusi pajak.

Jaksa Agung dan Kapolri, himbau Bambang Soesatyo alias Bamsyat, harus berani menindaklanjuti laporan dan temuan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR beberapa waktu lalu atas restitusi PT Wilmar Group yg diduga merugikan negara ratusan miliar hingga triliunan rupiah. “Walaupun group perusahaan tersebut dibeckingi orang-orang kuat,” tandasnya.

Selain restitusi, imbuh Bamsyat, ada juga dugaan penggelapan pajak yang laporannya sudah ada di Kejagung yang dilakukan Wilmar Grup, perusahaan yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng dan perkebunan.

“Dengan membongkar kasus-kasus besar di pos penerimaan negara itu diharapkan Kejaksaan Agung dan Polri bisa menyelamatkan dan mengembalikan uang tersebut kepada negara yang jumlahnya sangat besar,” ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, Kejaksaan Agung telah menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Wilmar International Limited Group lebih dari Rp500 miliar.

Data yang didapatkan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR, terang Bamsyat, PT Wilmar International Limited Group diduga melakukan pengelapan pajak senilai Rp500 miliar dengan berbagai cara.

Modus yang dilakukan, jelasnya, adalah mendirikan pendirian perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit, meliputi bidang trading, minyak goreng dan turunannya.

“Selanjutnya, melakukan transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangan dan melakukan transfer pricing antar group,” beber Bamsyat.

PT Wilmar juga memiliki kawasan izin berikat yang dilakukan untuk mempermudah transaksi antar group, melakukan kerjasama dengan pihak pajak melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN. (MD)