Pemkot Banda Aceh Diminta Alokasikan Dana Cambuk

Foto: Antara

Banda Aceh, Sayangi.com – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Surya Mutiara meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh untuk mengalokasikan anggaran hukum cambuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) tahun 2014 mendatang. Hal ini terkait dengan tingginya angka pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh yang telah mendeklarasikan menjadi kota Madani.

“Pemkot harus segera mengalokasikan dana untuk hukum cambuk, selama ini kasus pelanggaran syariat yang tertangkap tidak pernah dihukum cambuk,” kata Surya Mutiara, Sabtu (30/11) pada Sayangi.com.

Padahal, lanjut Surya, sudah banyak pelaku pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh, namun tidak pernah sampai ke Mahkamah Syariah dan tentunya tidak ada hukum cambuk untuk memberi efek jera pada pelaku pelanggaran itu sendiri.

Oleh karena itu, Surya meminta Pemkot Banda Aceh agar lebih serius dalam menegakkan syariat Islam.

Dalam pelaksanaannya, kata Surya, ada banyak tantangan, tetapi itu harus dijadikan motivasi untuk terus maju menegakkan syariat. “Caranya dengan membentuk tim terpadu di setiap desa untuk mengawasi, pembinaan dan menegakkan syariat,” ujar Surya.

Sementara itu, saat diminta tanggapan dari pihak pemkot, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menampik tidak serius dalam menegakkan syariat Islam. “Kita serius, namun kenapa dana cambuk belum direalisasikan karena belum disahkannya qanun Jinayah dan hukum Jinayah oleh Pemerintah Aceh jelas Illiza.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sayangi.com pelanggaran syariat Islam pada tahun 2013 mencapai 392 kasus.

Dari jumlah pelanggaran tersebut, pelanggaran khalwat dan mesum yang mendominasi mencapai 221 kasus yang ditemukan oleh petugas Satpol PP-WH Banda Aceh.

Pelanggaran lain yang terjadi di Banda Aceh adalah qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang agidah, ibadah dan syariat Islam sebanyak 153 kasus. Sedangkan pelanggar qanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar cuma 26 kasus. (VAL)