Ini Rekam Jejak Boediono yang Harus Didalami KPK

Foto: Setkab

Jakarta, Sayangi.com – Boediono memiliki rekam jejak panjang dalam persoalan perekonomian Indonesia. Bahkan, di masa Orde Baru, mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjadi Wakil Presiden RI ini disebut juga memiliki peran dalam membidani lahirnya kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan Negara sebesar Rp650 Triliun.

Hal ini dikemukakan anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo, melalui rilis yang diterima Sayangi.com, Minggu (1/12/2013). Anggota Komisi III DPR itu pun berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mendalami rekam jejak Boediono secara mendalam, tidak hanya dalam kasus Century pada 2008, tetapi jauh sebelumnya.

“KPK diharapkan mendalami dan memaknai rekam jejak Boediono secara komprehensif, mengingat penyelamatan Bank Century ditengarai sebagai modus pembobolan uang Negara,” kata Bambang.

Selain berpatokan pada kejanggalan proses perhitungan dan pencairan FPJP untuk Bank Century, Bambang juga menyarankan KPK agar mempelajari peran Boediono dalam mega skandal BLBI.  Sebab, pada pekan kedua-ketiga Agustus 1997, Boediono, dalam kapasitasnya sebagai  Direktur BI bidang Analisis Perkreditan, ikut membidani lahirnya kebijakan BLBI. Akibat kebijakan ini kata dia, ratusan triliun rupiah dari realisasi BLBI kacau balau.

“Presiden Soeharto geram dan memberhentikan Boediono. Rakyat Indonesia meradang karena negara rugi Rp 650 triliun, sementara para penikmat BLBI hidup mewah di sejumlah Negara,” jelasnya.

Bahkan kini para penikmat BLBI tersebut kata Bambang, kembali menguasai aset-aset yang semula menjadi jaminan dengan harga sangat murah (di bawah 30 persen).

“Beberapa di antaranya berhasil mencuci bersih uang hasil jarahan tersebut dan masuk kembali ke dalam sistem perbankan kita melalui berbagai modus, seperti akusisi, investasi, dan menciptakan konglomerat-konglomerat baru alibaba,” jelasnya.

Lebih jauh Bambang mengemukakan, pada Oktober-November 2008, Boediono bersikukuh melakukan bailout (penalangan) dengan dalih ‘menyelamatkan’ Bank Century yang sesungguhnya tak memenuhi syarat untuk ditolong. Namun, dengan sejumlah perubahan aturan dan merekayasa data akhirnya, bank tersebut mendapatkan Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp689 miliar dan bailout yang semula hanya Rp632 miliar membengkak menjadi Rp6,7 triliun.

“Artinya, dalam rentang waktu sekitar satu dekade, Boediono sudah mengarsiteki dua mega skandal bagi sejarah industri keuangan dan perbankan di Indonesia, skandal BLBI dan skandal Bank Century. Inilah catatan penting dan relevan untuk dipahami dan dimaknai KPK,” tegas politisi Golkar tersebut.

“Sebagai tambahan, Boediono pula yang mengarsiteki lahirnya Instruksi Presiden No.8/2002 tentang release and discharge yang memberi keringanan  kepada obligor BLBI. Sebuah tindakan yang dinilai merugikan negara dan menjadi beban berat bagi keuangan negara (APBN) hingga saat ini.”

Berita Terkait

BAGIKAN