Ini Sebab Mengapa Pemerintah Perlambat Pertumbuhan Ekonomi

Foto: Setkab

Jakarta, Sayangi.com – Pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan III-2013 melambat di level 5,6% dan hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi diprediksi akan berada pada kisaran 5,5-5,9%.

Namun Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Firmanzah. Ph.D yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi menilai, perlambatan pertumbuhan 2013 merupakan pilihan terbaik untuk merespons dinamika ekonomi global.

“Pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar disumbangkan oleh konsumsi domestik (consumption-led growth). Dengan kebijakan perlambatan pertumbuhan, stabilitas perekonomian nasional dapat terus ditingkatkan dan menghindari risiko pemanasan ekonomi yang banyak dialami oleh negara-negara lain,” papar Prof. Firmanzah, seperti terbaca di laman Sekretariat Kabinet (Setkab), Senin (2/12).

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong tingginya daya beli masyarakat sehingga tingkat permintaan pun semakin meningkat. Sejalan dengan itu, kelas menengah di Indonesia bertumbuh pesat yang juga memberi kontribusi yang besar pada peningkatan permintaan. Namun, karena produksi dalam negeri belum memadai, pemenuhan permintaan ini ditempuh melalui impor.

“Ini yang kemudian menjadi kontributor utama defisit tranksaksi berjalan,” jelas Firmanzah.

Ia menyebutkan, selama beberapa waktu terakhir, neraca perdagangan terus defisit akibat meningkatnya impor, khususnya migas, sementara laju ekspor relatif lebih kecil dibanding laju impor. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menekan permintaan dan menyeimbangkan posisi supply-demand agar tidak menggerus fundamental ekonomi nasional.

“Pemerintah untuk sementara waktu akan melakukan pengetatan fiskal dan moneter sebagai upaya untuk memberikan ruang gerak yang cukup dalam mempertahankan stabilitas dan fundamental perekonomian nasional,” ungkap Firmanzah. Pengetatan fiskal, lanjut Firmanzah, ditempuh melalui paket kebijakan ekonomi jilid 2, diantaranya menaikkan pajak atas barang konsumsi impor. Selain itu, pengetatan defisit juga tercermin dari desain defisit fiskal APBN dari 2,4 persen menjadi 1,69 persen pada tahun 2014. Adapun pengetatan moneter dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 7,5%.

Menurut Firmanzah, pemerintah mengedepankan stabilitas ekonomi dengan menahan laju pertumbuhan yang terlalu tinggi agar tidak terjadi pemanasan ekonomi (overheating) seperti yang terjadi di beberapa negara lainnya. “Kebijakan ini juga ditempuh oleh Tiongkok beberapa waktu terakhir ketika Pemerintah Tiongkok menempuh kebijakan memperlambat pertumbuhan ekonominya untuk menghindari overheating,” jelas Firmanzah. (MSR)