Masyarakat Sipil Kritik Raqan KKR Aceh

Foto: kesimpulan.com

Banda Aceh, Sayangi.com – Elemen sipil dan masyarakat korban Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh menilai Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Raqan KKR) Aceh masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki sebelum dilakukan pengesahan.

Kritikan mereka tentu memiliki alasan kuat. Dalam Raqan KKR tersebut tidak secara tegas disebutkan pembatasan masa kerja KKR, justru masa kerja bisa tanpa ada pembatasan yang pasti. Padahal, KKR yang terdapat di negara-negara lain memiliki limit waktu tugas komisioner KKR.

“Dibeberapa negara, KKR itu bersifat sementara, bukan permanen, jadi dalam Raqan tersebut tidak disebutkan secara tegas batas waktu tugasnya,” terang koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Mustiqal Syah Putra, Jumat (6/12) di Banda Aceh. Pada kesempatan konferensi pers ini, juga ikut didampingi oleh koordinator Kontras Aceh, Destika Gilang Lestari dan koordinator Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad.

Hal yang menambah persoalan dalam Raqan tersebut keberadaan Wali Nanggroe menjadi pondasi utama dalam proses rekonsiasi. Hal ini sebagaimana tertulis dalam pasal 36 Raqan KKR ‘untuk proses rekonsiliasi akan dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe (LWN).’

“Poin ini berpotensi akan menghadirkan transaksional politik, mengingat LWN sendiri masih dalam perdebatan serta kontroversi,” tegasnya.

Sedangkan koordinator Kontras, Destika Gilang Lestari menyebutkan, bila ini terjadi proses rekonsiliasi dilakukan oleh LWN, tidak tertutup kemungkinan qanun KKR bernasib sama seperti halnya qanun LWN dan qanun Bendera dan Lambang. “Wali Nanggroe itu kan juga aktor konflik, sangat tidak elok kalau ia dilibatkan dalam proses rekonsiliasi,” tegas Gilang.

Masalah lain yang menjadi sorotan elemen sipil dan masyarakat korban adalah terkait reparasi (pemulihan) sebagaimana tercantum dalam pasal 28. Menurut koordinator Koalisi NGO HAM, Zulfikar Muhammad, dalam pasal tersebut pemerintah akan membentuk badan baru untuk proses reparasi. “Ini tentu bentuk pemborosan. Aceh tidak butuh lagi badan baru. Program reparasi dan rekonsiliasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA),” ungkap Zulfikar Muhammad.

Guna untuk terus melakukan penekanan agar Raqan KKR bisa disahkan sebelum berakhir tahun 2013. Zulfikar menyebutkan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menyerahkan poin-poin yang mesti harus direvisi sesuai keinginan masyarakat korban.

“Nanti masyarakat korban yang menyerahkan langsung, sedangkan kita hanya memfasilitasi dan mendampingi saja,” tutupnya. (VAL)

Berita Terkait

BAGIKAN