HMP DPR untuk Boediono Kehilangan Momentum

Foto: istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR terhadap Wakil Presiden Boediono dinilai Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari sudah kehilangan momentum. Usulan HMP untuk Boediono ini terkait dengan kasus Bail Out Bank Century.

“HMP sudah kehilangan aktualitas karena DPR sudah mengambil keputusan untuk menyerahkan kasus itu pada proses hukum (Paripurna tahun 2010),” kata Hajrianto di Jakarta, seperti dikutip Antara Sabtu (7/12).

Dia mengatakan apabila saat ini DPR ingin menggunakan HMP harus dapat mendefinisikan proses hukum kasus itu gagal. Menurut dia, penilaian kegagalan penanganan kasus itu tidak bisa didefinisikan sepihak dinyatakan oleh seorang bahwa kasus itu gagal.

“Definisi kasus itu sudah mentok atau gagal harus melibatkan KPK. Namun KPK tidak bisa dikatakan gagal menangani kasus itu karena sudah terdapat tersangka meskipun pada hakikatnya prosesnya berjalan lambat,” ujarnya.

Hajriyanto menilai DPR sejak awal tidak akurat terkait kasus Bank Century yaitu dalam Sidang Paripurna tahun 2010 mengambil keputusan menyerahkan pada proses hukum.

Seharusnya, menurut dia, karena terkait suatu hal fundamental yang melibatkan kedudukan istimewa maka seharusnya dilakukan HMP.

“Karena menyangkut suatu yang fundamental diduga melibatkan kedudukan istimewa (Wapres) maka prosesnya sesuai hukum ketatanegaraan yaitu dengan HMP bahwa terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan presiden atau wapres,” katanya.

Hajriyanto mengatakan apabila HMP dilakukan pada saat itu sudah tepat karena mengambil proses politik dalam menangani kasus itu. Namun menurut dia, proses politik itu tidak ditempuh DPR tetapi lebih memilih menyerahkannya pada proses hukum.

“Apabila MK membenarkan pendapat DPR pada saat itu (HMP) maka berlanjut Sidang MPR untuk memberhentikan Wapres, dan itu proses politik. Namun DPR memutuskan menyerahkan kasus itu pada proses hukum,” katanya.

Penyidik KPK memeriksa Wapres Boediono di kantornya pada Sabtu (23/11) terkait kasus Bail Out Bank Century. Boediono ketika kasus itu terjadi menjabat Gubernur Bank Indonesia.

Dalam perkembangannya Tim Pengawas Bail Out Bank Century DPR memutuskan akan memanggil Boediono pada 18 Desember mendatang untuk mengonfirmasi pemeriksaan oleh KPK. Beberapa anggota Timwas Bank Century DPR pun menyuarakan HMP terkait kasus itu.(GWH)