Online System BNP2TKI Cegah Human Trafficking

Foto: bnp2tki

Kediri, Sayangi.com – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah menerapkan online system untuk melakukan pendataan bagi tenaga kerja Indonesia. Penerapan sistem online ini sudah dilakukan sejak 2012. Dengan online system seluruh petugas lapangan atau yang sering disebut sponsor harus terdaftar di PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan diberikan bimbingan teknis. Sistem ini juga bisa membatasi gerak gerik calo TKI serta perdagangan TKI (human trafficking) antar PJTKI.

“Dengan demikian, jika ada masalah TKI maka pemerintah bisa menelusuri siapa petugas lapangan/sponsor yang merekrut TKI tersebut,” kata Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan BNP2TKI Rohyati Sarosa dalam Gebyar TKI 2013 dengan tema “Bersama TKI Membangun Negeri” yang digelar di lapangan desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, Jumat (6/12).

Rohyati juga menegaskan dengan online system calon TKI juga tidak bisa begitu saja dipindahkan dari satu sponsor kepada PPTKIS yang lain. Karena seorang sponsor hanya dapat terdaftar di satu PPTKIS saja.

“Ini sekaligus menghapus kesan sebelumnya di mana calon TKI bisa diperjualbelikan dari satu PJTKI ke PJTKI lain oleh ulah para sponsor,” lanjutnya.

Lebih jauh Rohyati menjelaskan, jika ada warga masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri hendaknya mematuhi peraturan dan perundang-undangan. Khususnya UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Sehingga tidak sampai menimbulkan risiko buruk bagi TKI di luar negeri.

Salah satu masalah krusial adalah ketentuan batasan umur yang dibolehkan undang-undang untuk bekerja ke luar negeri. Dalam banyak praktik sering kali terjadi oknum yang memalsukan umur.

“UU menyebutkan calon TKI berusia minimal 18 tahun untuk bekerja pada sektor formal, dan minimal usia 21 tahun untuk sektor informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan pekerjaan rumah tangga lainnya”.

Rohyati juga meminta masyarakat agar lebih memilih sektor kerja formal di luar negeri karena lebih terjamin perlindungan dan lebih besar penghasilannya. “1000 orang TKI informal bekerja pada 1000 majikan itu sangat susah dipantau. Tetapi 1000 orang yang bekerja di sektor formal seperti perusahaan maka majikan hanya 1 sehingga pemerintah dapat memantau dengan mudah,” tegasnya.

Sosialisasi Gebyar TKI 2013 dengan tema “Bersama TKI Membangun Negeri” di Lapangan Desa Kunjang, Kecamaran Ngancar, Kabupaten Kediri dibuka oleh Rohyati Sarosa. Turut hadir Asisten II Komisi IX DPR RI Yosep Indra. Berikut hadir pula pejabat unsur Muspida dan Muspika se-Kabupaten Kediri, serta kalangan pengelola jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan LSM.

Ribuan masyarakat yang memadati Lapangan Desa Kunjang itu diajak dialog mengenai TKI Formal Prosedural dengan narasumber Rohyati Sarosa. Berikut diselingi hiburan Seni Campursari bersama bintang lawak kondang Kirun cs, serta hiburan musik Pop dari Suja band dari ibukota.

Rohyati mengatakan, tujuan dari sosialisasi melalui media tradisional yang diselenggarakan BNP2TKI bekerjasama dengan UPT-P3TKI Surabaya ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh kepada masyarakat. Khusunya calon TKI dan keluarga TKI.(GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN