Mahfud MD & Irman Gusman Kompak Kritik Demokrasi Indonesia

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengkritik demokrasi di Indonesia. Menurutnya, kehidupan demokrasi di Indonesia masih terjebak pada demokrasi prosedural, yang hanya ditegakkan oleh prosedur-prosedur formal yang memakan biaya tinggi.

Akibat hal itu kata dia, ketika seseorang terpilih sebagai anggota legislatif, ia akan berorientasi untuk mengembalikan ongkos politik yang telah dihabiskan.

“Prinsip bagi caleg dan parpol, orientasi yang terpenting bukan pada demokrasi yang bersifat prosedural, melainkan lebih ditujukan pada demokrasi substansial,” kata Mahfud di depan para calon anggota legislatif lintas parpol dalam sebuah kegiatan di Pekalongan, Sabtu (7/12/2013).

Mahfud kemudian memberi ilustrasi mengenai implementasi demokrasi substansial tersebut dalam tiga fungsi legislatif, yang meliputi hak budgeting, hak legislasi, dan hak pengawasan.

Melalui siaran pers kepada Sayangi.com, Mahfud menguraikan, dengan besaran anggaran APBN 2014 yang mencapai Rp 1.842 triliun, menurut Mahfud, anggota dewan harus mengimplementasikan politik anggaran yang betul-betul berorientasi pada kebutuhan rakyat dengan menghindari pragmatisme politik.

“Misalnya membagi-bagi uang APBN untuk kepentingan parpol dan dirinya,” ujar mantan Menteri Pertahanan itu.

Kemudian, menyangkut fungsi legislasi DPR, Mahfud mengharapkan kebutuhan dan proses legislasi tidak dilandasi oleh kepentingan pragmatis yang berlangsung secara transaksional.

Selanjutnya, dari segi demokrasi substansial Mahfud menyatakan, hak pengawasan legislatif ditujukan untuk menjaga agar pemerintah (eksekutif) sebagai pihak yang diawasi tidak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

“DPR hendaknya tidak menjadikan hak pengawasan semata-mata sebagai panggung politik untuk pencitraan diri, kelompok, atau partai,” ujarnya.

Di tempat terpisah, kritik terhadap demokrasi di Indonesia juga disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman. Ia menilai penerapan demokrasi di Indonesia masih belum optimal karena masih sebatas demokrasi prosedural, belum menerapkan demokrasi substantif.

“Meskipun Indonesia telah menerapkan demokrasi sejak era reformasi 15 tahun lalu, tapi baru sebatas prosedural,” kata Irman Gusman dalam “Dialog Kebangsaan: Dari untuk Negeri Mencari Pemimpin Indonesia” di Universitas Lampung di Bandarlampung, Sabtu (7/12/2013).

Menurut Irman, dengan demokrasi yang baru sebatas prosedural, daya saing demokrasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara demokrasi di Indonesia.

Meskipun secara geografis Indonesia adalah negara besar dan jumlah penduduknya terbanyak keempat di dunia, kata dia, tapi kualitas demokrasi Indonesia masih rendah.

Ia mengutip hasil survei yang dilakukan majalah Economost pada 2013, dari 167 negara yang disurvei, Indonesia berada di posisi ke-53 dengan kategori “flawed democracy”.

Meskipun peringkat Indonesia naik dibandingkan dengan 2012 yang berada di posisi 67, tapi secara kualitas, kata dia, masih dinilai cacat karena dalam praktiknya belum “full democracy”.

Irman mencontohkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang belum optimal seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tingkat partisipasi pemilih rata-rata hanya sekitar 50 persen.

“Ini menunjukkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi masih rendah,” katanya.