Wakil Ketua MPR Dukung Langkah Yusril Uji Materi UU Pilpres

Foto: beritadewan

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua MPR-RI Hajriyanto Y. Thohari menyatakan mendukung langkah Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. “Saya kira niat itu merupakan tindakan beradab di sebuah negara konstitusi,” ujar Hajriyanto kepada Sayangi.com, Jumat (13/13).

Hajriyanto mengatakan, jika ada warga negara yang merasa dilanggar hak politiknya, maka langkah paling tepat adalah menggugat peraturan atau undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. “Jangankan ada 5 atau 10 orang yang menggugat, 1 orang pun kalau ia merasa hak politiknya dilanggar, berhak menggugat undang-undang itu,” tambah Hajriyanto.

Hajriyanto yang juga ketua DPP Partai Golkar ini berharap agar semua pihak nanti mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materi UU tersebut. “Apalagi keputusan MK bersifat final dan mengikat,” paparnya lagi.

Hanya saja ia mengingatkan bahwa putusan MK nanti juga berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa gugatan baru. Misalnya, kalau nanti MK memutuskan bahwa pasangan Capres dan Cawapres bisa diajukan oleh partai peserta pemilu yang lolos PT 3,5%, partai peserta pemilu yang tak lolos PT 3,5 bisa menggugat lagi.

Sebagaimana diberitakan, Capres dari Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra akan menggugat pasal 9 UU Pilpres karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 9 UU Pilpres mensyaratkan pasangan Capres dan Cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang punya 25% suara hasil pemilu atau 20% kursi di DPR. Sedangkan dalam UUD 1945 tidak disebutkan persyaratan angka. Setiap partai politik atau gabungan partai politik boleh mengajukan pasangan Capres dan Cawapres. (MSR)