Tak Ikuti Perda RDTR, Ini Sanksinya

Foto: tatakota-jakartaku

Jakarta, Sayangi.com – Pemprov DKI Jakarta akan segera menerbitkan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Provinsi DKI Jakarta. Perda ini dimaksudkan agar pembangunan di Jakarta bisa tertata dengan rapi. Karena seluruh kegiatan pembangunan di Jakarta harus berpedoman pada aturan dalam perda tersebut.

Hal inilah yang diungkapkan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Tata Ruang DKI Darwin Syam saat bertemu wartawan di Balaikota, Jakarta, Jumat (13/12).

“Kalau tidak sesuai aturan akan kena sanksi pidana. Sanksi tersebut jelas ditujukan kepada masyarakat maupun pemberi izin. Kalau dulu kan hanya masyarakat saja,” katanya.

Pada RDTR dan Peraturan Zonasi terbagi dalam dua kategori sanksi. Pertama, sanksi administratif yang akan diterapkan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan atau denda administratif.  

Dan Kedua, sanksi pidana akan diberikan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi administratif dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun,  sanksi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan diancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan dengan memanfaatkan ruang pada zona yang tidak dibolehkan dapat diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 10% dari nilai ruang yang dimanfaatkannya.

“Semua denda tersebut wajib disetorkan ke kas daerah. Itu juga diatur dalam perda tersebut,” katanya.(GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN