Pernah ‘Diganjal’ Parpol Besar, PKS Dukung Yusril Gugat UU Pilpres

Foto: dpr.go.id

Jakarta, Sayangi.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan mendukung penuh langkah Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, dalam perjuangannya mengamandemen UU Pilpres di DPR beberapa waktu lalu, PKS mengalami kegagalan.

“Di DPR kami memperjuangkan amandemen Undang-Undang Pilpres, terutama yang menyangkut persyaratan pasangan capres-cawapres harus didukung dengan 20% kursi DPR atau 25% suara pemiliu. Tapi kami merasa diganjal oleh partai besar,” ujar Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini saat dihubungi Sayangi.com, Jumat (13/12/2013).

Menurut Jazuli, PKS menginginkan Pasal 9 UU Pilpres  diamandemen agar persyaratan parpol mengajukan pasangan capres diperingan. Itu pula yang diperjuangkan PKS di parlemen. Sayangnya, partai besar seperti Demokrat, PDIP dan Partai Golkar justru bersikukuh bahwa UU Pilpres sudah tepat.

“Kami waktu itu kalah suara sehingga gagasan mengamandemen UU Pilpres kandas,” tambah Jazuli.

Bagi PKS, persyaratan mengusung pasangan capres harus demokratis agar tidak ada warga ngara yang dihambat hak politiknya. Apalagi persyaratan capres menurut UUD 1945 tak mensyaratkan adanya jumlah dukungan suara atau kursi.

Seperti diketahui, pada Jumat (13/12/2013), Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengunjungi Gedung Mahkamah Konstitusi. Kedatangannya tersebut untuk melakukan gugatan uji materi Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kepada wartawan, Yusril mengungkapkan beberapa pasal yang ia gugat, yakni pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112.

“Saya ingin menguji pasal per pasal dari undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden itu yang dianut dengan sistem yang dianut UUD 1945,” kata Yusril.

“Seperti kita ketahui bahwa dalam sistem republik itu, pemilihan presiden lebih dulu diadakan baru kemudian diadakan pemilihan legislatif atau pemilihan presiden dan legislatif dilakukan bersamaan. Tidak mungkin pemilihan legislatif diadakan lebih dulu baru kemudian diadakan pemillihan presiden. Itu hanya ada dalam sistem parlementer.”

Sistem presidensial ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 7 c dari UUD 1945. Oleh karenanya Yusril mempertanyakan maksud Pasal 6 ayat 2 yang mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu dilaksanakan.

Yusril juga menanggapi Pasal 22 e ayat 1 sampai dengan 3 dimana disebutkan Pemilu sekali dalam lima tahun, dan pemilu itu adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD dan DPD, serta untuk memilih presiden dan wakil presiden, yang dianggapnya berhubungan dengan Pasal 6a ayat 2. Pasal tersebut menyebutkan bahwa partai politik harus mencalonkan pasangan calon presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum yakni untuk memilih DPR, DPRD, dan DPD. (MI)