Bawaslu: Caleg Terpilih Bisa Gugur Bila Lakukan Politik Uang

Foto: Sayangi.com/Emil

Jambi, Sayangi.com – Calon anggota legislatif yang terbukti melakukan politik uang (money politics) maka sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 2012, caleg tersebut bisa dibatalkan.

“Kalau terbukti ada caleg yang membeli suara kepada pemilih maka statusnya sebagai caleg bisa digugurkan,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi Ribut S saat dihubungi di Jambi, Jumat (13/12/2013).

Pembatalan caleg yang terbukti melakukan politik uang setelah diproses di pengadilan itu tercantum dalam pasal 220 UU Nomor 8 Tahun 2012, dan untuk sanksi pidananya diatur di pasal 301.

“Jadi caleg tidak bisa main-main,” katanya.

Namun demikian ia mengatakan, pembuktian adanya caleg yang melakukan politik uang sering menjadi kendala, karena pihaknya kesulitan untuk mendapatkan pelapor yang memenuhi syarat formil dan laporannya juga memenuhi syarat materil.

“Tapi kita berharap adanya relawan bisa membantu, karena mereka diharapkan mau melaporkan indikasi money politics yang didengar atau dilihatnya,” jelasnya.

Selain itu, nantinya untuk kasus tindak pidana Pemilu akan ada majelis khusus, begitu juga penangannya, baik di kepolisian maupun di pengadilan.

Sementara, Rozali Abdullah, nara sumber dalam diskusi bertemakan pengawasan politik uang mengatakan, soal pembuktian politik uang sering menjadi kendala karena ada syarat yang harus dipenuhi, baik dari pelapor maupun laporan yang disampaikan.

“Karena dalam konteks hukumnya, sebuah tindakan melanggar jika terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal terakit yang bisanya akumulatif,” katanya.

Yang penting saat ini, bukan bagaimana Bawaslu menemukan dan menindak lanjuti laporan ke kepolisian tapi bagaimana bisa mencegah, caranya dengan membuat caleg takut untuk melakukan pelanggaran.

“Jika caleg merasa terawasi, mereka akan berpikir untuk melanggar, karena itu semuanya harus mengawasi, masyarakat, Panwaslu termasuk media,” tambahnya.