Ratusan IUP di Sultra Terancam Dicabut

Foto: wordpress.com

Kendari, Sayangi.com – Ratusan izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara terancam dibekukan berhubung pemerintah mulai 12 Januari 2014 menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Larangan Ekspor Tambang dalam Bentuk Bahan Mentah.

“Saat pemerintah menerapkan UU itu, seluruh perusahaan pemegang IUP diharuskan mendirikan industri smalter atau permunian bahan tambang,” kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Pemerintah Provinsi Sultra, Kusnadi di Kendari, Kamis.

Bagi perusahaan yang tidak mampu membangun pabrik pemurnian tambang seperti nikel lanjutnya, IUP-nya akan dicabut.

Menurut dia, pemegang IUP di Sultra saat tercatat sebanyak 528 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, yang sudah memiliki industri nikel hanya satu perusahaan yakni PT Aneka Tambang (PT Antam) Tbk.

Sedangkan beberapa perusahaan tambang nikel lain seperti PT Billi Indonesia di Pulau Kabaena, Bombana dan satu perusahaan di Konawe Utara, menurut Kusnadi, saat ini baru tahap perampungan industri smalter.

“Gubernur Sultra masih memberikan kesempatan kepada perusahaan tambang yang tidak mampu mendirikan industri smalter sendiri agar membentuk konsorsium membangun industri smalter bersama,” katanya.

Jika tidak kata dia, gubernur akan memerintahkan para bupati untuk mencabut IUP yang telah diberikan kepada sejumlah perusahaan tambang.

“Gubernur Sultra sangat berharap kepada pemerintah pusat agar konsisten menerapkan UU 4 tahun 2009 yang mengharuskan perusahaan mengekspor bahan tambang dalam bentuk minimal setengah jadi,” katanya.

Menurut Kusnadi, penerapanan undang-undang nomor 4 tahun 2009, akan memberikan nilai tambah bagi pengelolaan potensi pertambangan terutama tambang nikel di daerah ini.

Pada saat yang sama kata dia, akan memberikan kontribusi besar dalam penerimaaan pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak ke kas negara.

Berita Terkait

BAGIKAN