Dikusi PGK: Dari Kartel Politik Hingga Budaya Demokrasi

Foto: sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Diskusi publik bertema “Kinerja Demokrasi dan Kepemimpinan Politik; Evaluasi 2013 dan Proyeksi 2014” yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK) berlangsung cukup seru.

Diskusi ini menampilkan nara dua orang sumber, yakni Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK) Ade Reza Hariyadi dan pengamat politik Boni Hargens dengan moderator Sekjen DPP PGK Emanuel Herdyanto MG.   

Nara sumber Reza memberikan pandangannya terhadap indeks demokrasi. “Dalam demokrasi ada 3 komponen, kata Reza, yaitu civic liberty (kebebasan masyarakat sipil), political right (hak politik) dan institusionalitation democration (kelembagaan demokrasi),” kata Reza.

Menurut Reza ketiga kompenen Demokrasi ini konsisten menurun. “Kebebasan politik dapat dirasakan. Satu-satunya harapan bagi demokratisasi kita adalah menjaga kondisi civic liberties atau kebebasan masyarakat,” ujar Reza.

Tapi masalahnya, lanjut Reza, civic liberties ternyata meluaskan tirani mayoritas. Demokrasi kita juga mengakibatkan gangguan politik (political disorder).

Sedangkan Pengamat politik Boni Hargens menyatakan, Indonesia saat ini dikuasai oleh kekuatan politik bersifat kartel oligarkis, yakni oligarki yang sudah mengalami perubahan karakter, tak hanya bekerja di belakang layar seperti lazimnya oligarki, tapi mirip kartel yang menjalankan kekuasaan.

Menurut Boni, dengan cara kerja seperti itu (kartel oligarkis), kemudian muncul fenomena “korupsi gotong royong”. “Memang begitulah cara kerja kartel,” tandas Boni.

Namun, tambah Boni, kekuatan politik kartel oligarkis itu kini tengah panik, karena pers dan KPK bekerja pada relnya. “Peran mereka makin ganas, tapi sepak terjang mereka juga terancam terbongkar.”

Menanggapi pandangan nara sumber yang tajam ini memancing antusias ratusan peserta diskusi yang berlangsung di markas DPP PGK Jl. Tebet Timur Dalam Raya No 43, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).  

Salah seorang peserta yang berkesempatan menanggapi adalah Topan, mantan aktifis 98.  Menurut Topan  Problem kita hari ini bukanlah demokrasi yang seperti apa. Tapi problemnya adalah partai politik yang dikuasai oleh semacam kesultanan dalam arti mereka menguasai modal, perangkat bisnis yang sangat kuat dan mereka menggunakan kekuasaan politik untuk mempertahankan kekuasaan bisnis.

“Ini adalah gejala anomali dari demokrasi itu sendiri. Kita terjebak dalam liberalisasi kebijakan,” ujarnya.

Negara kita, jelasnya, adalah negara yang paling aktif melisting daftar apa saja yang harus diliberalisasi. “Di Malaysia, bank asing kepemilikan modal asingnya ga boleh lebih dari 30 persen,” kata Topan.

“Sementara kita, bisa sampai 70-90 persen dan ini sangat dinikmati oleh oligarki,” jelasnya.

Perkawinan bisnis dan politik, bagi Topan, adalah hal yang cukup berbahaya.  “Yang harus kita waspadai 2014 nanti adalah kelompok oligarki yang ada di partai politik.” Jelas Topan.

Sedangkan penanya lain, Pengurus PGK, Gita Karisma menanyakan permasalahan demokrasi saat ini yang kita hadapi. “Kenapa kita belum siap berdemokrasi?” tanya Gita.

Gita melanjutkan, ada yang unik dari transisi demokrasi kita di tahun 98. “Saat itu militer sangat kuat dan coba ditumbangkan oleh masyarakat, tapi militer tidak melakukan kudeta ataupun melawan arus transisi demokrasi,” jelasnya.

Mungkin, tambahnya, ini bisa jadi acuan kedepan di tahun 2014. Dimana militer saat ini? Apa mereka sedang mengkonsolidasi diri?

Soal budaya politik, Gita mengatakan masyarakat Indonesia punya budaya paternalistik.

“Budaya itulah yang memperkuat politik uang dan korupsi,” imbuhnya. (VAL)