Larangan Ekspor Tambang Dikeluhkan Pejabat Sampit

blogs.unpad.ac.id

Sampit, Kalteng, Sayangi.com – Larangan ekspor hasil tambang dalam bentuk bahan mentah mulai Januari 2014 nanti, dikhawatirkan akan memukul sektor pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

“Kami khawatir pemberlakuan aturan itu nanti akan membuat ada perusahaan tambang terpaksa tutup karena tidak mampu membangun pabrik. Dampaknya, ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran dan negara akan kehilangan sumber pendapatan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotim, Ary Dewar di Sampit, Kamis (19/12).

Seperti diketahui, selama ini produk ekspor hasil tambang unggulan dari Kotim adalah bijih besi dan bauksit yang mampu menyumbang pemasukan cukup besar bagi negara dan mendorong penyerapan tenaga kerja di daerah.

Jika aturan ini diberlakukan, dikhawatirkan akan ada perusahaan tambang, khususnya bijih besi di Kotim terpaksa tutup lantaran tidak mampu membangun pabrik karena biayanya sangat mahal.

“Kalau membangun pabrik untuk bauksit mungkin masih ada yang mampu, tapi kalau untuk bijih besi dan batu bara itu biayanya sangat mahal. Mudah-mudahan saja industri dalam negeri masih bisa menampungnya,” sambung Ary Dewar.

Ia memperkirakan, dampak larangan ekspor bahan tambang mentah ini akan dirasakan secara nasional karena selama ini pemasukan sektor ini dinikmati oleh pemerintah pusat, termasuk dari sisi transaksi perbankan.

Meski begitu, dampak di daerah juga mungkin tidak bisa dihindari, seperti dampak sosial jika terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan perusahaan tambang sehingga menyebabkan bertambahnya angka pengangguran.

Ary menilai kebijakan ini serupa dengan larangan ekspor rotan mentah yang diberlakukan sejak akhir 2011 lalu sehingga membuat sektor rotan terpuruk hingga saat ini akibat tidak terserapnya produksi rotan mentah dalam negeri.

Seharusnya pemerintah belajar dari kasus larangan ekspor rotan yang hingga kini menimbulkan dampak negatif karena belum juga ada solusi nyata dari pemerintah padahal masyarakat menderita akibat kebijakan tersebut.

“Sektor rotan dampaknya langsung ke petani pelaku bisnis rotan kita, kalau sektor tambang ini negara pun bisa terpengaruh karena dampaknya bisa cukup besar. Kita tentu berharap masih ada solusi seraya kita di daerah mengantisipasi dampak yang mungkin akan muncul,” pungkas Ary Dewar. (MD/Ant)

Berita Terkait

BAGIKAN