Peraturan Penundaan Pajak Reksadana Diharapkan Segera Terbit

Jakarta, Sayangi.com – Salah satu “Self Regulatory Organizations” (SRO) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengharapkan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penundaan kenaikan pajak reksadana dapat terbit sebelum akhir Desember 2013.

“Kita semua berharap semoga peraturan baru bisa segera terbit sehingga industri reksadana juga dapat berkembang dengan lebih baik lagi,” kata Direktur Utama KSEI Heri Sunaryadi di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan bahwa dalam PP Nomor 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi, tercantum pemberlakuan tarif pajak sebesar 15 persen mulai berlaku tahun 2014, hal itu tentunya berdampak pada produk reksadana pendapatan tetap.

“Namun, kita (KSEI) tetap akan menunggu dulu ketentuan dalam peraturan pemerintah yang baru. KSEI tentunya otomatis akan mengikuti PP yang baru hasil revisi PP 16 tahun 2009 tersebut sebagai acuan KSEI dalam melakukan proses perhitungan dan pemotongan pajak,” kata Heri menjelaskan.

Ia mengemukakan bahwa secara umum peran KSEI tidak lepas dari fungsi sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Efek di pasar modal Indonesia. Sebagaimana institusi lainnya yang memiliki portofolio Efek, reksadana juga dapat menyimpan portofolio Efek berupa obligasi dalam sub rekening efek yang dibukakan di KSEI.

“Atas dasar catatan kepemilikan Efek yang tercatat tersebut, KSEI melakukan proses perhitungan hak pemilik Efek, misalnya berupa cash dividen atau bunga obligasi, termasuk juga perhitungan pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda pelaksanaan kenaikan pajak penghasilan (PPh) reksadana pendapatan tetap menjadi 15 persen dari saat ini sebesar lima persen.

“Kami sedang dalam pembicaraan dengan Dirjen Pajak. Namun pengubahan aturan tersebut butuh proses karena harus mengubah peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009 tentang PPh atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi,” katanya.