Hukuman Djoko Susilo Dapat Dijadikan Landasan Berpikir

duniaperpustakaan.com

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli mengharapkan vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Djoko Susilo dapat menjadi landasan berpikir para pejabat lain sebelum melakukan korupsi.

“Semoga keputusan tersebut dapat dijadikan landasan berpikir para pejabat publik lainnya (sebelum melakukan korupsi),” kata Pieter Zulkifli melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (19/12) malam.

Pieter menilai mekanisme penjatuhan vonis bagi Djoko Susilo sudah berjalan sebagaimana mestinya. Politisi Partai Demokrat itu meminta seluruh pihak menghormati putusan tersebut.

“Apa yang telah diputuskan merupakan otoritas pengadilan dalam hal ini hakim. Mekanisme sudah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Pieter.

Pengadilan Tinggi Jakarta pada Rabu (18/12) memutuskan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan kepada Irjen Pol Djoko Susilo karena dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Djoko juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp32 miliar subsidair lima tahun penjara.

Tidak hanya itu, pengadilan tinggi juga menghukum Djoko dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, serta memerintahkan penyitaan harta Djoko berupa rumah seluas 377 meter persegi berikut bangunan yang terletak di jalan Cendrawasih Mas Blok A. 9 No. 1 RT 002, RW 01 Tanjung Barat serta dua unit mobil Toyota Avanza untuk negara.

Putusan itu sama dengan seluruh tuntutan jaksa KPK, yang meminta Djoko dihukum 18 tahun dan dikenai denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, kewajiban membayar uang pengganti Rp32 miliar subsider lima tahun kurungan serta pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Sebelumnya Pengadilan tingkat pertama pada 3 September 2013 hanya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan tanpa kewajiban membayar uang pengganti dan pencabutan hak politik terhadap Djoko. (MD/Ant)