Andi Arief: Timwas Century Inkonstitusional dan Kriminal

Foto: istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (19/12) memutuskan memperpanjang tugas Tim pengawas (Timwas) Century melalui mekanisme voting. Timwas diperpanjang untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum di KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian dan pengadilan.

Selanjutnya Timwas akan melakukan  pengawasan juga untuk asset recovery oleh pemerintah, pengembalian dana nasabah PT Antaboga, dan kebijakan legislasi.

Diperpanjangnya masa kerja Timwas Century, menurut staf khusus (Stafsus) presiden Andi Arief, DPR telah melakukan pelanggaran konstistusional serius. DPR telah membentuk satuan khusus atau Timwas yang fungsinya mengintervensi lembaga yudikatif dan membawa agenda politik paripurna DPR dalam kasus Bailout Century ke dalam ranah hukum yang dipaksakan.

“Hukum dipaksa mengalah oleh agenda politik. Ini membahayakan demokrasi kita, mengacaukan hubungan kelembagaan politk dan hukum serta berupaya mengkooptasi KPK,” ujar Andi dalam rilisnya yang diterima Sayangi.com, Jumat (20/12).

Andi menambahkan, secara internal melikuidasi salah satu fungsi Komisi III DPR. Satuan khusus ilegal yang bernama Timwas Century ini juga membahayakan dan merusak mekanisme kelembagaan antara legislatif dan sistem perbankan nasional.

“Timwas Century terlampau jauh melangkahi kewenangannya dengan memaksa otoritas jasa keuangan dan sistem perbankan mengeluarkan pendanaan yang bukan peruntukannya,” lanjut Andi.

Stafsus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial ini menambahkan, Timwas telah memaksa produk kriminal Century Antaboga yang dikelola mantan-mantan penjahat BLBI untuk di-bailout oleh LPS dan manajemen baru Bank Mutiara.

“Ini merupakan skandal besar parlemen yang membela secara terang-terangan produk kejahatan bernama Antaboga,” tulis Andi lagi dalam rilisnya.

Ia menilai, langkah DPR ini cukup menggiurkan untuk petualang di legislatif menjelang Pemilu. Salah satu debitor terbesar Antaboga adalah BS yang dirugikan Rp 2 trilun  di samping ada 9 debitor kakap lainnya.

“Timwas inkonstitusional dan kriminal. Di saat Bank Mutiara menemukan penggelapan pajak dan asset Bodong dari LC bodong serta gagal restrukturisasi, Timwas justru mementingkan fungsinya sebagai debt collector,” pungkasnya.(GWH)