Menteri PU Dicecar KPK Soal Kontrak Multiyears Hambalang

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Selama tiga jam, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahrga Nasional (P3SON) Hambalang, Jawa Barat.

Usai menjalani pemeriksaan Djoko Kirmanto mengaku ditanya terkait Tata Cara Kontrak Multiyears Hambalang. Namun, lelaki 70 tahun itu, enggan memberikan keterangan lebih lanjut, ketika dibrondong pertanyaan seputar pengurusan ijin pembangunan, sport centre, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

“Saya hanya ditanya, soal kontrak multiyears,  dan sudah saya jelaskan, itu saja tidak ada yang lain,” ujarnya sambil berjalan keluar Gedung KPK, Jumat (20/12).

Seperti diketahui, Anggaran tahun jamak yang diajukan Kemenpora ke Kementerian Keuangan pada proyek Hambalang, didasarkan pada surat dari Kementerian PU. Anggaran yang semula tahun tunggal naik menjadi tahun jamak. Hal itu yang sedang didalami KPK guna menuntaskan penyidikan terhadap kasus korupsi yang bernilai 2,5 triliun tersebut.

Penganggaran proyek Hambalang ditenggarai bermasalah. dengan proses perubahan proyek Hambalang dari tunggal years menjadi mulityears, proses suatu proyek menjadi multiyears. jika proyek yang tadinya digarap oleh salah satu Kementerian dengan menggunakan Undang-Undang APBN dan harus selesai dalam satu tahun bisa diajukan menjadi proyek multiyears jika proyek tersebut tidak dapat selesai sesuai dengan target.

Terkait dari kasus Hambalang tersebut, KPK sudah menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus Hambalang, diantaranya, mantan Menpora, Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar serta mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor.(GWH)