ICW: Cabut Hak Politik Ratu Atut!

Foto: Sayangi.com/Opak

Denpasar, Sayangi.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan hukuman tambahan pencabutan hak politiknya.

Apabila hak politikn Atut tidak dicabut, maka keluarganya yang sebagian besar merupakan bagian dari “dinasti” kekuasaannya di eksekutif maupun legislatif Provinsi Banten, dikhawatirkan akan menghambat proses penuntasan kasus tersebut, kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko, di Denpasar, Jumat (20/12), seperti dikutip Kantor Berita Antara.

Selain mendesak KPK untuk memasukkan hukuman politik dalam tuntutan bagi gubernur perempuan pertama di Indonesia itu, ICW juga mendorong adanya pemotongan logistik politik, mengingat keluarga Atut berkuasa di sejumlah daerah di Provinsi Banten. “Keluarga Atut berkuasa dimana-mana, nanti ada peluang (menghambat penuntasan) juga. Artinya penegakan hukum dari KPK tidak ada apa-apa,” katanya.

Pihaknya mengharapkan nantinya pencabutan hak politik tersebut dijatuhkan secara permanen. Danang juga mendesak penegakan hukum tak hanya pada dugaan korupsi alat kesehatan dan dugaan suap pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten, namun juga di daerah lain di provinsi di ujung barat Pulau Jawa itu.

“Daerah lain juga menjadi bagian dari dinasti, menjadi kepala daerah, jadi harus dilacak juga. Kami duga ada. Korupsi ini berjalan sistematis hampir semua proyek mendapatkan ‘fee’ dari semua pengadaan di Banten,” katanya. ICW menginginkan penegak hukum lebih optimal dengan akumulasi beberapa tuntutan pemidanaan mengingat selama ini hukuman terhadap koruptor tidak terlalu tinggi.

“Efektivitas pemidanaan dituntut dengan beberapa kasus berbeda agar hukumannya maksimal dan dimiskinkan dengan penyitaan asetnya,” katanya. (MSR)