Gubernur Siap Hadapi Gugatan 21 Perusahaan Subang

Foto: Antara

Bandung, Sayangi.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyatakan siap menghadapi gugatan 21 perusahaan di Kabupaten Subang, yang menggugat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena dinilai tidak tepat dalam mengesahkan Upah Minimum Kabupaten Subang tahun 2014, kata Kepala Biro Humas, Protokol, dan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ruddy Gandakusumah, Jumat (20/12).

Ia mengatakan, gugatan yang dilayangkan 21 perusahaan tersebut merupakan hak konstitusional perusahaan.

“Kita siap menghadapi gugatan tersebut. Apabila Kepgub UMK tersebut dianggap merugikan mereka dan mereka menggugatnya ya kita tidak bisa menghalangi upaya hukum yang akan dilakukan,” kata Ruddy ketika dihubungi melalui telepon.

Ia menuturkan, keluarnya Keputusan Gubernur Jabar tersebut sudah sesuai mekanise yang ada, yakni tentang kewenangan gubernur dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada dasarnya yang memproses substansi UMK adalah kabupaten/kota melalui mekanisme di dewan pengupahan (DP),” katanya.

Akan tetapi, lanjut Rudy, untuk memberlakukannya se-Jawa Barat harus melalui regulasi kepgub sehingga ada hakekatnya yang digugat itu adalah produk kabupaten/kota.

Ia mengatakan, langkah-langkah yang akan dilakukan pemprov terkait gugatan 21 perusahan sesuai mekanisme yang biasa berlaku yakni gubernur akan memberikan kuasa ke biro hukum pemprov untuk bertindak atas nama gubernur dalam pengadilan nanti.

“Dan secara teknis biro hukum dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi akan berkoordinasi terlebih dulu, untuk mempersiapkan materi hukum yang dipermasalahkan oleh para penggugat,” kata dia.

Sebanyak 21 perusahaan di Kabupaten Subang, Jabar, yang mayoritas perusahaan garmen menggugat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena dinilai tidak tepat dalam mengesahkan Upah Minimum Kabupaten Subang tahun 2014.

Kuasa Hukum Penggugat Harry Ara Hutabarat, menuturkan ke-21 perusahaan tersebut mengambil sikap untuk menggugat Gubernur Jabar setelah adanya Surat Keputusan Gubernur Jabar No.561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang UMK Tahun 2014.