Demokrat Tantang PKB dan PAN Bongkar Kasus Besar

Jakarta, Sayangi.com – Partai Demokrat menantang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) memenuhi janjinya untuk membongkar kasus-kasus dugaan korupsi besar yang terjadi di Indonesia. Hal itu dikatakan salah satu ketua DPP-nya, Didi Irawadi Syamsuddin terkait dorongan PKB dan PAN yang mendukung masa kerja Timwas Century DPR diperpanjang.

“Kita minta itu tidak hanya sekedar janji. Kasus mafia pajak, ada BLBI. Semua kasus besar tidak hanya sebatas wacana dan catatan. Kita dorong buka penyimpangan baik di Golkar, PKB, PAN, PDIP. Pokoknya bongkar semua,” kata Didi saat dihubungi Sayangi.com, Jumat (20/12).

Saat ditanya apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada PKB dan PAN terkait membelotnya dua partai yang berada dikoalisi Setgab itu, Didi mengatakan, sikap dua partai yang berbeda dengan Demokrat tersebut bukan sikap yang membelot. Sebab, lanjut Didi, jika dilihat dari pernyataan dua partai itu di rapat paripurnan, mereka ingin memperluas dan membongkar kasus-kasus dugaan korupsi yang besar.

“Yang saya lihat dia ingin memperluas membongkar kasus-kasus besar. Konteksnya diperluas, itu silahkan saja. Kasus-kasus besar dibuka. Kami jelas sudah ada dikembalikan ke komisi-komisi terkait,” pungkasnya.

Lantaran ingin membongkar kasus-kasus besar, Didi yang juga Anggota Komisi III DPR RI, itu akan menagih komitmen partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar dan Hatta Rajasa dalam membongkar kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara.

“Saya minta sikap yang konsisten. Jangan hanya sekedar wacana dan acatatan-catatan saja. Harus difollow up. Mari bongkar penyimpangan-penyimpangan oknom-oknom di partai lain,” katanya.

Seperti diketahui, DPR menetapkan Timwas Century tetap dilanjutkan hingga September 2014 yang akan datang. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh 405 anggota dewan dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis (19/12) kemarin.

248 anggota menyatakan melanjutkan timwas hingga penghujung masa jabatan September 2014. Mereka terdiri dari fraksi PDIP 79 orang, Golkar (65), PKS (38), PAN (24), PKB (18), Gerindra (15), dan terakhir Hanura 9 orang.

Sedangkan 157 anggota yang berasal fraksi Partai Demokrat (131 orang) dan PPP (26 orang) memilih kembalikan pengawasan kepada komisi-komisi terkait.