Rhoma Irama: Pemerintah Gamang Selesaikan Konflik Agama

Jakarta, Sayangi.com – Salah satu bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rhoma Irama, menilai pemerintah gamang dalam menentukan sikap untuk menyelesaikan konflik agama, sehingga timbul berbagai konflik, seperti kasus Syiah Sampang, Madura, Jawa Timur.

Dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat (20/12/2013), Sang “Raja Dangdut” itu berpendapat pemerintah sebenarnya memiliki pilihan kebijakan dalam menangani konflik agama, yakni dengan memisahkan kewenangan pemerintah dan kewenangan para ulama.

“Kasus konflik bernuansa agama itu domain ulama. Dari ulama, nanti pemerintah yang mengeksekusi,” ujarnya pada diskusi Dewan Guru Besar UI itu.

Di hadapan peserta diskusi bertema “Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang” itu, Rhoma menginginkan ulama memiliki kewenangan penuh dan diakui pemerintah untuk menentukan kesimpulan siapa salah dan benar dalam setiap perbedaan pendapat antarpemeluk agama.

“Untuk menentukan sesat atau tidaknya itu, mutlak wewenang ulama, nah umaro’ atau pemerintah hanya mengeksekusinya saja,” ujanya.

Namun, jika terjadi indikasi tindak pidana dalam penyelesaian konflik itu, Rhoma Irama pun baru menginginkan aparat pemerintah untuk turun tangan langsung.

“Jika ada penyerangan terhadap kelompok agama, pemerintah harus turun tangan, karena indikasinya pidana,” ujar pria yang akrab disebut “Bang Haji” ini.

Ditanya mengenai peran pemerintah dalam mencegah terjadinya konflik agama, Rhoma tidak menjelaskan lebih lanjut.

Umaro’ (pemerintah) tidak boleh mencampuri domain ulama,” jelasnya, dikutip Antara.

Walaupun masih harus bersaing dengan Jusuf Kalla dan Mahfud MD sebagai bakal capres PKB, Rhoma optimitis dapat meraih tiket capres dairi partai Nahdhiyyin itu.

Kebijakan memisah wewenang umaro’ dan ulama, kata dia, akan menjadi salah satu programnya jika kelak terpilih sebagai Presiden.

“Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan sekuler. Indonesia harus mengakui ada enam agama, seandainya saya jadi Presiden saya akan pisahkan domain umaro’ dan ulama,” tegas dia.

Secara terpisah, Koordinator Kelompok Kerja Advokasi Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Pokja AKBB) Jawa Timur Akhol Firdaus menyatakan di Jatim selama periode 2013 telah terjadi pelanggaran hak KBB terhadap Jamaah Ahmadiyah, Jamaah Syiah, kelompok penghayat, serta berbagai kelompok agama/keyakinan lain yang berbeda dengan mainstream.

“Pemerintah Jawa Timur tidak menginsafi berbagai pelanggaran hak KBB tersebut. Sebaliknya, membenarkan semua pelanggaran dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur. Regulasi itu inkonstitusional,” katanya.

Menurut dia, regulasi itu bertentang dengan jaminan hak KBB yang ditegaskan dalam Konstitusi Nasional, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Sipol.

“Pergub Nomor 55 Tahun 2012 bukan hanya menjadi pijakan hukum untuk membenarkan persekusi terhadap kelompok agama/keyakinan yang difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan segenap ormas Islam,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah lupa akan kewajiban konstitusional untuk melakukan pemulihan terhadap individu/kelompok yang hak-haknya telah dilanggar, seperti memulihkan hak-hak Jamaah Ahmadiyah, memulangkan, memberi perlindungan penuh, dan memulihkan hak sosial, ekonomi, politik Jamaah Syiah yang telah diusir dari kampungnya.

“Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah untuk mencabut dua regulasi, yakni Surat Keputusan(SK) Gubernur Jatim No. 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah Jawa Timur; dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur,” katanya.