Banten : Dari Sabakingking ke Dinasti Atut

Sayangi.com/Istimewa

Serang, Sayangi.com – Banten semula adalah nama sebuah kerajaan. Sebelum berdiri sendiri, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Berdasarkan catatan sejarah yang perlu didalami lagi kebenarannya, kala itu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ( 1482-1521 M) menunjuk kedua putranya dari istri Dewi Mayang Sunda, masing-masing Adipati Suranggana berkuasa di Banten Girang dan Adipati Surosowan di Banten Pesisir.

Adipati Surosowan mempunyai seorang puteri bernama Kawung Anten yang kemudian diperistri oleh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) yang kemudian menjadi Sultan di Cirebon. Dari pasangan ini terlahir seorang anak laki-laki bernama Sabakingking.

Sebagai putra Sunan Gunung Jati, Sabakingking mewarisi kepandaian ilmu agama Islam dan ahli dalam memerintah sebuah kerajaan. Maka setelah berhasil menaklukkan Banten Girang pada tahun 1525, dan mempersatukannya dengan Banten Pasisir, Sabakingking mendirikan kesultanan Islam di Banten yang pertama.

Atas prakarsa Syarif Hidayatullah, pusat pemerintahan yang semula bertempat di Banten Girang dipindahkan ke Banten Pasisir. Penobatan Sabakingking dengan gelar “Maulana Hasanuddin” sebagai pemimpin dan yang meng-Islam-kan Banten, dilakukan pada tanggal 1 Muharram 933 H yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1526 M.

Pada masa Sultan Hasanuddin telah dibangun sebuah keraton sebagai istana kesultanan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus merupakan pusat kota yaitu Keraton Surosowan. Wilayah Kasultanan Banten membentang sejak Pakuan Pajajaran (Bogor) hingga Lampung.

Keraton ini dibangun sekitar tahun 1552-1570, pembangunan diteruskan pada era Kasultanan berikutnya yang konon melibatkan seorang arsitek mualaf berkebangsaan Belanda, yaitu Hendrik Lucasz Cardeel (1680–1681) yang bergelar Pangeran Wiraguna. Dinding pembatas setinggi 2 meter mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar.

Surosowan mirip benteng Belanda yang kokoh dengan bastion (sudut benteng yang berbentuk intan) di empat sudut bangunannya.

Selama hampir 3 abad Kesultanan Banten mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa, yang di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara, dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya.

Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir runtuh tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan di Kota Intan dihancurkan, dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda.

Kini bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh. Hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdenah persegi empat yang jumlahnya puluhan.

Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi.

Provincie West Java adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Hindia Belanda yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) 1926 No. 326, 1928 No. 27 jo No. 28, 1928 No. 438, dan 1932 No. 507.

Banten menjadi salah satu keresidenan yaitu Bantam Regentschappen dalam Provincie West Java di samping Batavia, Buitenzorg (Bogor), Preanger (Priangan), dan Cirebon.

Setelah Indonesia Merdeka hingga pemerintahan Orde Baru, wilayah Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Baru pada awal reformasi, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten berdiri sebagai Provinsi tersendiri yang beribukota di Kota Serang.

Luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km² yang mencakup 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Kendati berbatsan langsung dengan ibu kota RI, Banten termasuk provinsi dalam kategori pra-sejahtera di Indonesia.

Sebelum dipilih Gubernur definif, pada 17 November 2000 pemerintah pusat menunjuk Hakamuddin Djamal sebagai Pejabat Gubernur. Gubernur definitif pertama Provinsi Banten adalah Djoko Munandar yang dilantik pada 11 Januari 2002 dan dinon-aktifkan karena terlibat korupsi pada 10 Oktober 2005.

Sejak itu, Ratu Atut Chosiyah selaku Wakil Gubernur dilantik menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur hingga 11 Januari 2007. Pada tanggal itu pula Ratu Atut Chosiyah bersama pasangannya Mohammad Masduki yang memenangkan Pilkada Langsung dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Banten.

Pada periode 2012 – 2017, Atut yang berpasangan dengan Rano Karno berhasil memenangkan Pilkada Banten, dan Ratu Atut Chosiyah menjadi Gubernur Banten untuk periode yang kedua. Di periode inilah, sejak Selasa (17/12) Atut ditetapkan sebagai tersangka suap dan korupsi oleh KPK dan pada Jumat (20/12) kemarin resmi ditahan oleh KPK.

Atut Chosiyah adalah anak perempuan jawara Banten Tubagus Chasan Shohib yang pernah ditugaskan Orde Baru merebut basis Partai Persatuan Pembangunan di wilayah Banten ke pangkuan Golkar. Tugas itu sepenuhnya sukses setelah Ratu Atut menjabat Gubernur Banten. (MD/dari berbagai sumber)