Waspadai Kepemilikan Asing Terhadap Properti di Indonesia

Foto: rumahmax

Jakarta, Sayangi.com – LSM Indonesia Property Watch mengingatkan pemerintah untuk sangat berhati-hati bila ingin menerapkan kebijakan yang membuka kesempatan bagi warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia.

“Kepemilikan asing harus hati-hati diterapkan di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, Minggu (22/12/2013).

Menurut dia, kepemilikan asing dalam sektor properti dalam negeri dinilai tidak hanya mengakibatkan kerugian materi tetapi juga dampak sosial yang tidak terkendali.

Sebelumnya, Ali Tranghanda juga mengingatkan bahwa fenomena “bubble” atau gelembung berpotensi terjadi di sejumlah negara yang membuka luas aturan tentang kepemilikan asing di negara tersebut.

“Kondisi ‘bubble’ terjadi di beberapa negara dengan aturan kepemilikan asing yang dibuka luas,” kata Ali.

Menurut dia, ketika properti dijual untuk orang asing, hal tersebut dapat mengakibatkan harga naik berkali-kali lipat, karena patokan harga properti menjadi patokan regional dengan pasar orang asing yang mempunyai daya beli tinggi.

Ia mencontohkan, harga sebuah properti yang sebenarnya Rp2 miliar, kemungkinan akan dijual menjadi sekitar Rp5 miliar bila orang asing diperbolehkan memiliki properti.

“Inilah yang menjadi awal terjadinya ‘bubble’ properti. Hal ini bisa diperparah lagi bila memang sebagian besar pasar merupakan investor atau spekulator,” katanya.

Ali juga mengatakan, ketika pasar internasional terganggu dan harga sudah terlalu tinggi, seperti krisis Eropa tahun 2007-2008 banyak properti yang harganya jatuh drastis karena pembentukan harga yang terjadi adalah patokan harga semu, bukan harga riil yang seharusnya Rp2 miliar.

Ia mengingatkan, kasus “subprime mortgage” di Amerika Serikat merupakan dampak akibat pasar derivatif karena negara adidaya tersebut dinilai terlalu mengagungkan pasar efek dan saham sehingga kredit kepemilikan rumah menjadi salah satu obyek investasi pasar derivatif AS.

“Sehingga portfolio kredit diperjualbelikan dalam pasar saham. Berbeda dengan di Indonesia yang relatif masih bersifat konvensional sehingga kemungkinan akan terjadi ‘bubble’ relatif sangat kecil,” katanya. (MI/Ant)