Refleksi BNN : Rumah Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba

Sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Undang-undang narkotika No 35/2009 menganut “double track system”, yang memberikan pilihan kepada penegak hukum khususnya hakim dalam memutus seorang pengguna atau pecandu untuk dihukum pidana atau dilakukan tindakan rehabilitasi.

Secara empiris hukuman penjara bagi pengguna dan pecandu tidak menyelesaikan masalah karena hanya memindahkan pengguna dari luar ke dalam tembok lembaga permasyarakatan, bahkan menjerumuskan mereka kedalam peredaran narkotika.

Demikian dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar dalam diskusi “Refleksi akhir Tahun Badan Narkotika Nasional” di Kantor BNN, Jl. MT Haryono, Jakarta (23/12).

“Tindakan rehabilitasi merupakan solusi yang lebih tepat sehingga pengguna atau pecandu dapat kembali pulih dan angka penyalahgunaan narkotika dapat ditekan, dan para pengedarnya akan kehilangan pasar,” ujarnya.

Menurut Anang, Langkah ini selaras dengan tujuan atau “roh” undang-undang narkotika yang diatur dalam pasal 4 huruf d tentang narkotika yang menyatakan bahwa negara menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Untuk membangun paradigma ini, BNN melakukan langkah strategis melalui dekriminalisasi terhadap pengguna dan pecandu narkotika dengan konstruksi: “menggunakan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum pidana, namun hukumannya bukan hukuman penjara, tapi hukuman rehabilitasi”.

“Hal ini telah mnjadi kesepakatan bersama para penegak hukum dari Mahkumjakpol plus BNN, Kementerian Kesehatan dan Kementerian sosial,” tambahnya.

Masyarakat dan pegiat anti narkotika menyambut baik paradigma ini. Mereka berpandangan lebih tepat pengguna dan pecandu narkotika untuk dipulihkan agar mereka tidak kehilangan masa depan dan membebani perjalanan brbangsa dan bernegara. (FHR)