BPK: Bailout Century Bertentangan dengan UU dan Peraturan BI

Foto: Sayangi.com/Bara

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Hadi Purnomo memberikan laporan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan bailout Bank Century kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

Hadi mengungkapkan dari pemberian FPJP Bank Century mengakibatkan kerugian negara Rp 689.394.000.000, proses pemberiannya itu bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

“Pemberian FPJP dan BI ke Century, mengakibatkan kerugian negara Rp 689.394.000.000,” kata Hadi di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/12).

Nilai tersebut adalah kerugian dari keseluruhan FPJP BI ke Bank Century pada tanggal 14, 17, 18 November 2008  yang sebesar Rp 6.762.361.000.000 sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Penyertaan Modal Sementara (UU PMS).

“Nilai tersebut keseluruhan PMS (penyertaan Modal Sementara) oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ke Bank Century, selama periode 24 november 2008 hingga 24 juli 2009,” ujar Hadi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan eks Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya sebagai tersangka. Sedangkan, eks Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan, Siti Fadjiah dinilai sebagai orang yang bertanggungjawab atas turunnya dana talangan ke Bank Century.

Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Century pada tahun 2008 dan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal.(GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN