Gubernur Berharap Proyek Kereta Api di Aceh Berlanjut

Antara

Banda Aceh, Sayangi.com – Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengharapkan proyek pembangunan Kereta Api di daerahnya bisa berlanjut sehingga dapat menjadi transportasi darat yang menghubungi masyarakat Banda Aceh hingga keperbatasan Provinsi Sumatera Utara.

“Saya mengharapkan proyek Kereta Api di Aceh itu tidak sebatas menghubungkan antara Kota Lhokseumawe sampai ke Kabupaten Bireuen, tapi menjadi transportasi darat dari Banda Aceh hingga Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Sumatera Utara,” katanya di Banda Aceh, Senin (23/12).

Hal tersebut disampaikan di sela-sela pembukaan rapat kerja serta penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 kepada bupati dan wali kota se Aceh.

Untuk mendukung rencana pembangunan jalur Kereta Api itu, gubenur meminta Kementerian Perhubungan RI tidak hanya mengucurkan anggara senilai Rp5 miliar/tahun bagi pembangunan jalur transportasi tersebut.

“Jangan sampai seperti membangun kereta api ‘sirkus’. Kalau memang mau membangun transportasi maka benar-benar diwujudkan secara serius dan bisa selesai dalam waktu yang tidak lama,” kata Zaini Abdullah.

Rapat kerja dan penyerahan DIPA 2014 tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota di Aceh, selain juga anggota tim pemantau otonomi khusus Aceh dan Papua Marzuki Daud serta Kapolda Aceh Irjen (Pol) Herman Effendi.

Di pihak lain, Gubernur Zaini Abdullah mengakui praktek korupsi hingga kini belum semuanya bisa dibersihkan baik ditingkat nasional maupun skala daerah termasuk di provinsi berjuluk “Serambi Mekah”.

“Saya menegaskan jangan sampai dana rakyat dan negara kita grogoti. Namun perlu juga disadari bahwa jangan sampai kita terjebak oleh bawahan sehingga tanpa disadari telah melakukan penyimpangan keuangan,” kata gubernur menjelaskan.

Karena itu, Zaini Abdullah meminta para bupati dan wali kota serta pejabat agar berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan atau amanah yang telah dipercayakan rakyat.

Gubernur juga meminta para bupati dan wali kota di Aceh tidak melakukan “by pass” mengurus proyek ke pusat tanpa pihaknya mengetahui. “Artinya, saya harus tahu setiap adanya proyek. Jadi jangan ‘bay pass’ tanpa saya ketahui,” kata Zaini.

 

Berita Terkait

BAGIKAN