Pencabutan Moratorium Harus Jamin Perlindungan TKI

Foto: Sayangi.com/Emil Ondo

Bandung,Sayangi.com –   Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat mengatakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi akan segera dicabut, namun, pencabutan tetap harus menjamin adanya perlindungan yang optimal bagi TKI khususnya yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga.

“Saat ini tengah ada pembicaraan intensif terkait agenda perlindungan TKI,” kata Jumhur seusai memberikan Kuliah Umum dan Orasi Budaya pada Dies Natalis ke-53 Universitas. Pasundan, Bandung, Senin (23/12).
 
Menurut dia, pemerintah ingin memastikan bahwa pemerintah Arab saudi benar-benar terlibat dalam urusan penempatan TKI. Jika hal itu terpenuhi maka pemerintah akan segera membuka kembali penempatan TKI PLRT ke Saudi.

Intinya, kata Jumhur, kita ingin agar pemerintah Arab Saudi memiliki sistem dan mekanisme yang transparan bagi terciptanya keadilan untuk TKI dan semua fihak.
 
Seperti diketahui dalam pertemuan bilateral di sela acara puncak International Congress Public Policies for Employment and Social Protection yang diadakan di Meksiko, Pemerintah Arab Saudi meminta kepada Indonesia untuk segera membuka moratorium penempatan TKI yang diberlakukan sejak 11 Agustus 2011 dengan alasan banyaknya kasus ketenagakerjaan hingga pelanggaran HAM.

Berikutnya, agenda pencabutan ini mengemuka menyusul pembicaraan bilateral antara Pemerintah RI dengan Arab Saudi. Permintaan pencabutan moratorium tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adel M Fakeih kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar.

Dia mengatakan proses perundingan terus berjalan untuk membahas isu perbaikan perlindungan dan kondisi kerja TKI di sektor PLRT. Pemerintah Arab Saudi  diharapkan segera melakukan evaluasi dan pembenahan dalam mekanisme, kondisi kerja serta perlindungan TKI.

Kepada pemerintah Arab Saudi, Jumhur menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia meminta agar paspor dipegang TKI, jam kerja yang jelas, mekanisme gaji ditransfer melalui perbankan, diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dan permintaan lainnnya.

“Mudah-mudahan segera ada kesepakatan yang menguntungkan TKI dan pengguna,” ujarnya.

Terkait penempatan TKI tahun 2014, Jumhur mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong penempatan TKI berbasis kualitas dan profesionalitas sembari pada saat bersamaan mengurani penempatan TKI sektor informal khususnya sektor rumah tangga.

Dicontohkannya, dulu Arab Saudi hanya mengenai pekerja dari sektor rumah tangga. Namun kini mereka memahami bahwa ada banyak pekerja Indonesia yang bekerja secara profesional di konstruksi, perminyakan, tambang, hospitality dan sektor jasa.

BNP2TKI tahun 2013 mencatat adanya prestasi dalam penempatan TKI ke Korea dari kuota yang diberikan 7.300 orang menjadi 9.441 orang hingga akhir November. Adanya penambahan itu karena ada negara yang tidak mampu menempatkan pekerjanya dan kekosongan itu diberikan kepada Indonesia.

“Tahun 2014, semoga kita diberikan kuota 12.000 TKI,” katanya.(RH)