Putusan PTUN tentang Pembatalan Patrialis Belum Incraht

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi belum memiliki kekuatan hukum tetap atau incraht.

“Pemerintah masih punya kesempatan untuk banding,  sehingga putusan PTUN belum punya kekuatan hukum,” ujar Yusril dalam percakapan dengan Sayangi.com, Selasa (24/12).

Karena putusan PTUN itu belum punya ketetapan hukum, Patrialis Akbar yang menjadi Hakim Konstitusi masih tetap bisa bertahan di MK.

Dalam perhitungan Yusril, proses banding di Mahkamah Agung atas putusan PTUN akan memakan waktu kurang lebih satu tahun. Selama proses itu pula, lanjut Yusril, Patrialis Akbar tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai hakim konstitusi.

Sebagaimana diberitakan, PTUN telah mengabulkan gugatan atas Keppres pengangkatan Patrialis seebagai hakim konstitusi. Gugatan tersebut diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK yang merupakan gabungan dari YLBHI dan ICW.(GWH)