‘Salah Kaprah Meminta Calon Kepala Daerah Korup Tak Dilantik’

Foto: twitter

Jakarta, Sayangi.com – Banyak kalangan meminta agar calon kepala daerah yang tersangkut serta diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak dilantik. Mereka meminta orang-orang yang tersandung kasus tidak diangkat sebagai pemimpin.

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai permintaan itu salah kaprah. Menurutnya, permintaan itu merupakan wujud dari ketidaktahuan prosedur bernegara.

“Banyak yang salah kaprah, padahal untuk diberhentikan, harus diangkat terlebih dahulu,” kata Mahfud melalui akun twitternya, @mohmahfudmd, Selasa (24/12/2013).

Menurutnya, tidak ada cara memecat pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, maupun wali kota yang terpilih kecuali pemimpin tersebut sudah sah memegang tonggak kepemimpinan.

“Diangkat, barulah diberhentikan, ketentuan prosedural harus dipehuni,” tegas pria kelahiran Madura yang juga calon presiden dari PKB ini.

Sebelumnya, banyak kalangan mengkritik rencana pelantikan Hambith Bintih menjadi Bupati Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pasalnya status Hambith Bintih saat ini adalah tersangka korupsi dugaan suap dalam pengurusan perkara sengketa Pilkada Gunung Mas. Dia tertangkap tangan dan diduga  menyuap Hakim Konstitusi, Akil Mochtar. Saatitu, hasil pilkada yang dimenangkan Hambith diperkarakan lawannya ke Mahkamah Konstitusi.

Atas rencana ini, banyak yang mengkritik. Salah satunya pakar  adiministrasi  negara  dari Universitas Gajah Mada, Prof Sofyan Effendi. Ia berpendapat, jika pelantikan itu terjadi, Mendagri  sudah membuat sebuah kesalahan. Kritik juga dilontarkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurutnya, pelantikan seorang koruptor sebagai kepala daerah akan memunculkan banyak kemudaratan.