Sekjen MK Mengakui Tahu Pedoman Pengambilan Putusan di MK

Foto: Sayangi.com/Opak

Jakarta, Sayangi.com – Sekretaris Mahkamah Konstitusi (MK), Janedjri Mahilli Gaffar  usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam sebagai saksi mantan ketua MK, Akil Mochtar dalam kasus dugaan suap di lingkungan MK, terkait sengketa pilkada Lebak, Banten mengaku hanya menambahkan keterangan.

“Ya untuk melengkapi keterangan yang pernah saya berikan dengan kasus Akil,” ujar Janedjri Mahilli Gaffar di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12).

Janedjri menerangkan keterangan tambahan yang dimaksud mengenai mekanisme pengambilan keputusan rapat permusyawaratan hakim. Dia menyampaikan, kalau dirinya mengetahui secara garis besar pedomannya, tetapi untuk langsung substansinya Janedjri mengaku tidak tahu.

“Karena bagaimana itukan bukan domain saya, itu domain kepaniteraan,” jelasnya.

Diketahui bahwa Akil Mochtar ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap sengketa pilkada Lebak, Banten dan pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Dengan itu, Akil Mochtar melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat 2, dan atau Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.

Tak hanya dugaan suap, KPK juga menyangkakan eks Politisi Partai Golkar itu dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Yakni diduga melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Nomor 8/2010 tentang TPPU, dan Pasal 3 atau Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 KUHPidana.(GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN