Diskusi KMI: Jakarta Mulai Membaik, Jokowi Jangan Jadi Kutu Loncat

Foto: Sayangi.com/Hurri Rauf

Jakarta, Sayangi.com – Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok diharapkan menjadikan Jakarta lebih baik, tranparan dan akuntabel dalam menjalankan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD). Anggaran APBD Jakarta untuk 2014 naik menjadi Rp 69,50 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp 19,39 triliun atau naik 38,7 persen jika dibadingkan APBD 2013 yang hanya Rp 50,1 triliun.

Demikian harapan dari para pembicara dalam diskusi bertajuk “Menuju Pemerintah Daerah DKI Jakarta Yang Akuntable dan Transparan” di Galery Cafe, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/12). Hadir sebagai pembicara pada diksusi yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) bekerjasama dengan Portal Sayangi.com, adalah Pejabat Kesbangpol DKI Alamsyah Gayu, Ketua DPD DKI Partai Gerindra, Muhammad Taufik dan Peneliti LIPI, Siti Zuhro.

Alamsayah mengatakan pemerintahan Jokowi-Ahok sudah menjalankan sejumlah progaramnya yang transparan dan akuntabel. Dia menyebutkan, meski baru setahun lebih menjalankan tugas pemerintahannya, Jokowi-Ahok sudah melakukan torobosan-torobosan dalam memperbaiki tatanan kota yang cukup signifikan.

“Kita perlu melihat dalam perjalanan pemerintahan dalam setahun ini. Selama kepemimpinan jokowi-Ahok banyak perubahan terutama dalam hal transparansi. Sekarang ini tidak ada kegiatan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Termasuk juga proses pelaksanaannya,” kata Alamsyah.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Jokowi-Ahok, Alamsyah menyebut, misalnya masalah penanganan banjir, macet, penambahan armada Busway, perbaikan waduk, kartu jakarta sehat, kartu jakarta pinatar. Dia menyebutkan, apa yang sudah dilaksanakan Jokowi-Ahok tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Sebelum dilaksanakan dia sampaikan dulu. Artinya bahwa program yang akan dilaksanakan itu disampaikan kepada masyarakat. Dan apa yang dikatakan itu tidak ada yang tertunda pelaksanaannya. Transparansi dan akutabilitas juga di anggaran. Karena itu, masalah transparansi dan akuntabilitas itu kemajuan yang sangat tinggi. Demikian juga dengan pelelangan. Semua proyek, dulu kita tidak pernah melakukan pelelangan. Jadi sekarang ini masyakarat yang melaksanakan, dan kami hanya memantau,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Taufik juga mengakui jika Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok sudah mengalami perubahan yang lebih baik jika dibadingkan dengan pemerintahan DKI sebelumnya. Menurut Taufik, partainya akan tetap menyoroti dan memantau kebijakan yang sudah dan belum dikeluarkan.

“Kalau koordinasi aman-aman saja. Yang dipersoalkan Gerindra, kalau kebijakan itu menyimpang dari keinginan masyarakat,” katanya.

Menurut Taufik, kebijakan Jokowi-Ahok yang sudah menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel harus mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat. Kendati demikian, Taufik mengatakan, agar pembahasan anggaran ke depannya lebih detail dan terbuka ketika hendak dibelanjakan.

“Bahwa dua orang ini ternyata potensinya benar.  Bentuk laporan pertanggungjawabannya juga harus terbuka. Ke depan, saya menyarankan pembahahasan APBD itu lebih detail, misalnya renovasi. Renovasi sekolah itu 500 juta semua seolah-olah kebijakannya sama. Ahok sudah bilang, kalau renovasi apanya yang direnovasi. Hasilnya dipajang,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, Ritme dan gaya kepemimpinan yang diterapkan Jokowi belum diikuti oleh sebagian para camat dan lurah secara maksimal. Menurut Taufik, Jokowi pernah melakukan sidak ke kantor camat dan lurah, tapi mereka tidak ada di sana.

“Ritme Jokowi ini kan belum diikuti oleh lurah dan camat,” katanya.

Sementara itu, Situ Zuhro mengatakan, meski Jakarta sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, bukan berarti Jokowi-Ahok harus diam. Sebab,  masih banyak masalah yang cukup rumit untuk menyelesaikan masalah yang ada di Ibu Kota Indonesia ini. Misalnya soal kemacetan dan banjir yang sampai sekarang masih belum ditemukan solusinya.

“Jadi apa yang salah dengan banjir dan macet sampai Jokowi-Ahok tidak mampu. Rumitnya luar biasa,” katanya.

Zuhro mengaku sudah menyaksikan sendiri tentang kemajuan Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi-Ahok. Namun kata dia, sistem yang sudah dibikin Jokowi-Ahok untuk memajukan Jakarta jangan sampai ditinggalkan. Menurut Zuhro, 2013 dan 2014 merupakan tahun politik dimana diisukan dan diopinikan jika Jokowi akan menjadi Capres.

“Saya senang terhadap sosok pemimpin yang mampu melakukan perubahan.
Saya sangat setuju dengan sistem yang dibangun. Tapi ini tahun politik bagaimana kalau pak Jokowi say good bay,” katanya.

Zuhro berharap agar Jokowi tidak meninggalkan sumpahnya untuk menjalankan tugas di pemerintahannya. Sumpah seorang pejabat untuk menjalankan tugasnya merupakan etika yang harus dijalankan sampai masa tugas tersebut sudah dilaksanakan.

“Jangan jadi kutu loncat. Ini soal etika dan sudah di sumpah. Jangan sampai hadirnya partai merusak. Harus ada kepatutan, peraturan dan MoU,” katanya. (S2)