Tunjangan PNS di Kaltim Naik Hingga 70 Persen Mulai 2014

Foto: www.setdaprovkaltim.info

Samarinda, Sayangi.com – Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kaltim akan mulai naik pada 2014, baik bagi pejabat eselon I, II, III dan IV maupun pejabat non eselon golongan IV, III dan II/I, termasuk staf ahli.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim M Yadi Robyanoor di Samarinda, Selasa, mengatakan kenaikan TPP disesuaikan dengan jabatan dan golongan PNS dengan tingkat perbandingan maksimal 70 persen dari pejabat eselon tertinggi hingga staf.

Sebagai contoh, kenaikan TPP bagi pejabat eselon IV dari Rp3,325 juta naik menjadi Rp6,5 juta, bagi pejabat eselon III yang sebelumnya tunjangannya senilai Rp6,3 juta naik menjadi Rp10 juta.

Sedangkan bagi PNS non eselon, untuk golongan IV, III dan II/I, jika sebelumnya TPP yang diterima senilai Rp2,35 juta, maka mulai 2014 akan meningkat menjadi Rp4 juta untuk golongan IV, Rp3,5 juta untuk golongan III, dan Rp3 juta untuk golongan II/I.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim H Rusmadi mengatakan bahwa kenaikan TPP tersebut bukan merupakan hadiah, tetapi berkolerasi dengan kinerja, sehingga PNS yang tingkat kehadirannya rendah, tentu menjadi koreksi agar tidak diberikan TPP penuh.

Dia juga mengatakan bahwa kenaikan TPP memiliki konsekuensi, yakni disertai dengan sejumlah sanksi, yakni bagi PNS yang terbukti tidak hadir apel pagi, tidak mengisi daftar hadir pagi, dan pulang lebih dahulu dari jam kerja yang ditentukan tanpa alasan yang sah, akan dikenai tindakan.

Tindakan yang diberikan selain dijatuhi hukuman disiplin sesuai PP 53/2010 dan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 31/2008, PNS yang bersangkutan juga dikurangi pembayaran TPP-nya minimal 5 persen setiap ketidakhadirannya.

Selanjutnya, PNS yang terbukti melakukan pelanggaran sebanyak 10 kali atau lebih dalam setiap bulan berjalan, maka akan dikurangi TPP-nya sekurang-kurangnya 50 persen.

Peningkatan TPP tersebut seimbang dengan sanksi yang diberikan, sehingga dia berharap adanya kenaikan itu dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan indeks kepuasan publik, termasuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dia juga mengatakan kenaikan TPP juga dilandasi atas pertimbangan laju inflasi yang terus meningkat. Kenaikan harga tentu berdampak pada menurunnya daya beli PNS, sehingga adanya kenaikan TPP mampu membuat daya beli kembali normal. (ant)