Paket Bali Bisa Bikin Petani Tambah Miskin

Ilustrasi foto: Setkab

Banjarmasin, Sayangi.com – Ketua Kelompok Komisi Pertanian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI Habib Nabiel Fuad Almusawa berpendapat, “Paket Bali” merupakan bentuk liberalisasi pertanian nasional.

Paket Bali merupakan buah pertemuan Organisasi Dagang Dunia (WTO) di Bali yang ditutup 7 November lalu. Kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalimantan Selatan (Kalsel), di Banjarmasin, Kamis (26/12) kemarin, Nabiel menyatakan bahwa “Paket Bali” tersebut tidak berdampak positif pada pembangunan pertanian, untuk kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

“Paket Bali hanya menguntungkan negara-negara industri maju. Dalam Paket tersebut, subsidi pertanian di negara berkembang meningkat dari sebelumnya 10 persen menjadi 15 persen dari nilai produksi nasional,” ujarnya. “Namun subsidi dibatasi hanya sampai empat tahun. Hal ini tentu bisa merugikan negara-negara yang bertopang pada sektor pertanian seperti Indonesia,” lanjut alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat itu.

Menurut dia, di Indonesia petani sudah disubsidi saja masih hidup miskin, apalagi jika subsidinya dikurangi atau dicabut, maka banyak petaninya yang mungkin akan menjadi lebih miskin lagi. “Karena, subsidi merupakan nilai tambah dari sektor pertanian yang bisa dinikmati langsung oleh petani,” tandas politisi PKS yang menyandang gelar insinyur dan magister bidang pertanian tersebut.

Di sisi lain, terkait poin fasilitasi perdagangan ke semua negara dapat menyebabkan liberalisasi pertanian nasional dan hanya akan memperluas pengaruh negara-negara maju mengakses pasar domestik semua anggota WTO, termasuk Indonesia. “Sebab kebijakan tersebut hanya untuk mempermudah barang-barang dari negara maju masuk ke negara-negara berkembang. Sehingga berdampak pada membanjirnya produk impor dan menyebabkan produksi dalam negeri melemah,” ujar Habib Nabiel.

Keadaan tersebut, menurut dia, kontradiktif dengan Undang Undang (UU) Perlindungan Pemberdayaan Petani, Pasal 15 ayat (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Kemudian ayat (2) UU Perlindungan Pemberdayaan Petani tersebut menyatakan, kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Sedangkan dalam UU Pangan, Pasal 36 ayat (1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Anggota Komisi IV DPR-RI itu menegaskan kepada pemerintah untuk serius mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat untuk melindungi kepentingan petani, antara lain pengaturan impor komoditas pertanian dan pemberian subsidi pertanian.

“Hal itu dimaksudkan agar petani kita bergairah berproduksi dan produk hasil pertaniannya dapat berkompetisi di pasar domestik dan internasional,” demikian Habib Nabiel. (MSR/ANT)

Berita Terkait

BAGIKAN