Lantik Bupati Korup, Harusnya Mendagri Perhatikan Aspek Moral

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberatan jika tersangka kasus suap sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dilantik sebagai Bupati di rutan KPK.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. Diakeberatan jika Hambit tetap dilantik sebagai Bupati. Tidak hanya itu, menurut Busyro harusnya undang-undang dalam hal ini UU Pemda No 32 Tahun 2004 memperhatikan aspek moral hukum karena itu adalah esensi dari UU.

“Penerapan UU Pemda No 32 th 2004 seharusnya menghormati aspek moral sebagai esensi setiap undang-undang,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (26/12).

Busyro menjelaskan jika pelantikan bupati itu tetap dipaksakan akan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat dan mubazir. Selain itu, Busyro mengatakan jika Mendagri melihat dari aspek moral akan menjadi contoh yang baik kedepannya nanti untuk pemberantasan korupsi.

“KPK melihat korupsi sebagai skandal moral, sehingga tak pantas jika sebagai TSK status tahanan lagi dilantik,” jelasnya.

Sebelumnya pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana melantik Hambit Bintih di rumah tahanan militer, Gontor, Manggarai, Jakarta Selatan. Hambit ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena menyuap dengan memberikan uang kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.(GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN