Kaltim Kebagian Dana APBN 2014 Senilai Rp 20,24 Triliun

Antara

Samarinda, Sayangi.com – Provinsi Kaltim pada tahun anggaran 2014 mendapat dana dari pemerintah pusat melalui APBN senilai Rp20,24 triliun yang akan digunakan untuk sejumlah pembangunan di 10 kabupaten dan kota di provinsi itu.

“Pada 2013 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Kaltim senilai Rp38,7 triliun, sedangkan pada 2014 menjadi Rp20,24 triliun. Kelihatannya memang menurun, padahal tidak,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Kamis (26/12).

Ia mengatakan, nilai DIPA yang kelihatannya menurun tersebut lantaran Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami pemekaran, yakni berdirinya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sehingga jika dua provinsi ini DIPA-nya digabung, justru terjadi peningkatan.

Struktur APBN untuk Kaltim terdiri dari belanja Pemerintah RI melalui Satuan Kerja (Satker) vertikal, dekonsentrasi, tugas pokok pembantuan dan urusan bersama yang nilainya sebesar Rp9,14 triliun.

Alokasi dana transfer untuk Provinsi Kaltim dan 10 kabupaten serta kota se-Kaltim dengan total mencapai Rp20,24 triliun tersebut, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,57 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp231,68 miliar.

Selain itu Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) yang nilainya Rp2,430 triliun, Dana Bagi Hasil SDA (DBH-SDA) sebesar Rp12,79 triliun, dan Dana Penyesuaian sebesar Rp1,21 triliun.

Sedangkan rincian alokasi dana transfer ke daerah untuk Pemprov Kaltim senilai Rp3,93 triliun, Kabupaten Berau Rp1,455 triliun, Kutai Kertanegara Rp4,281 triliun dan Kutai Barat Rp1,539 triliun, Sementara untuk Kabupaten Kutai Timur Rp2,548 triliun, Kabupaten Paser Rp1,322 triliun, Kota Balikpapan Rp1,361 triliun, Bontang Rp968,56 miliar, Samarinda Rp1,621 triliun, Penajam Paser Utara Rp1,006 triliun, dan untuk Kabupaten Mahakam Hulu senilai Rp178,38 miliar.

Menurut Awang Faroek, DIPA dari pemerintah pusat itu akan digunakan untuk sejumlah pembangunan di Kaltim yang pro rakyat, di antaranya memenuhi kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat karena tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. (MD/Ant)