Warga Perbatasan Harapkan Solusi Atasi Antrian BBM

Sayangi.com/Doc

Nunukan, Sayangi.com – Warga di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara mengharapkan adanya solusi terbaik terkait masih berlangsungnya antrean bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

Karman (50), warga perbatasan di Kabupaten Nunukan di Nunukan, Kamis, mengaku heran hingga kini belum ada solusi untuk mengatasi antrean panjang yang terjadi setiap kali pengisian BBM di agen premium, tanah dan solar (APMS) di daerah itu.

Ia mempertanyakan kuota BBM subsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat di daerah itu setiap bulannya kepada tiga APMS yakni PT Rapti Indah Jaya, Cahaya Nunukan keduanya berlokasi di Jalan TVRI dan UD Saini di Jalan Tanjung.

Menurut dia, tidak masuk akal kuota yang diberikan pemerintah melalui Depo PT Pertamina Kota Tarakan tidak mencukupi untuk kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat di daerah itu.

Kalaupun tidak mencukupi lagi, katanya, kenapa pemerintah Kabupaten Nunukan tidak meminta tambahan kuota.

“Saya tidak percaya kuota BBM subsidi untuk Kabupaten Nunukan tidak mencukupi,” kata Karman saat berbincang ketika ikut mengantre di APMS.

Jusman, warga perbatasan lainnya mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per liter beberapa bulan lalu tidak mengubah situasi karena antrean panjang tetap berlangsung di APMS yang ada di Kabupaten Nunukan.

Dia mensinyalir adanya “permainan” pemilik APMS yang dicurigai menjual BBM subsidi kepada perusahaan-perusahaan karena setiap APMS di daerah itu hanya melayani pengisian kendaraan dua hari setiap pekannya.

Hal ini, menurut dia, terjadi sampai saat ini akibat tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah Kabupaten Nunukan bersama aparat kepolisian maupun TNI setempat soal pengdistribusian BBM bersubsidi itu.

“Kalau memang kuota BBM subsidi untuk Kabupaten Nunukan tidak mencukupi kenapa pemerintah tidak meminta tambahan demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Jusman menilai sikap pasif yang ditunjukkan pihak-pihak yang berkompeten melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM subsidi perlu dicurigai pula.

Di sela-sela mengantre BBM di APMS PT Rafti Indah, dia mengatakan, tidak adanya perubahan situasi antrean panjang di APMS di daerah itu, menunjukkan ketidakpedulian pihak-pihak yang bertanggungjawab atas persoalan bahan bakar itu.

Informasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan bahwa jumlah kendaraan yang ada di Pulau Nunukan tidak sebanding lagi dengan ketersediaan BBM subsidi saat ini juga dipertanyakan Jusman karena mestinya ada solusi yang ditempuh pemerintah daerah dengan meminta tambahan kuota.

Kapolres Nunukan, AKBP Robert Silindur Pangaribuan beberapa waktu lalu mengungkapkan Kabupaten Nunukan telah mendapatkan tambahan kuota BBM subsidi dari PT Pertamina sebanyak 100 ton setiap bulan sejak Oktober 2013.

Upaya ini, menurut dia, ditempuh agar tidak terjadi lagi antrean panjang di APMS. Tetapi ternyata alasan tersebut belum mengubah kondisi di APMS karena antrean panjang hingga berjam-jam masih berlangsung.

Data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nunukan, kuota BBM subsidi yang diperoleh ketiga APMS setiap bulan dari PT Pertamina Depo Kota Tarakan masing-masing PT Rapti Indah Jaya premium 295 ton dan solar 125 ton, PT Cahaya Nunukan 290 ton premium dan 105 ton solar.

APMS PT Rapti Indah Jaya yang berada di laut yakni 25 ton premium dan 55 ton solar serta kuota bagi UD Saini sebanyak 85 ton premium dan 65 ton solar belum termasuk tambahan 100 ton. (MD/Ant)

Berita Terkait

BAGIKAN