Kisruh Pelantikan Bintih, Mendagri Temui Pimpinan DPR

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Kisruh pelantikan bupati terpilih Gunung Mas, Kalimantan Timur, Hambit Bintih yang kini mendekam di tahanan KPK terus bergulir. Kontradiksi penolakan KPK dan undang-undang membawa Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi beserta Menko Polhukam Djoko Suyanto mendatangi DPR dan bertemu Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Kepada awak media, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan secara UU bupati terpilih harus segera dilantik.

“Secara prosedural, mestinya yang bersangkutan dilantik dan langsung dinonaktifkan,” ujar Priyo, Jumat (27/12).

Priyo mengatakan teknis mengenai pelantikan Hambit yang saat ini berstatus tahanan KPK akan dibahas dalam rapat.

Selain membahas soal Hambit, rapat konsultasi ini juga akan membahas mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) 65 Daerah Otonomi Baru (DOB). Untuk diketahui tenggat waktu pembahasan RUU ini akan segera habis.

“Makanya Presiden mengutus Menko Polhukam dan Mendagri untuk menemui DPR,” tutur Priyo.(GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN