Kuasa Hukum Minta, Atut Dijadikan Tahanan Kota

Foto: Sayangi.com/Opak

Jakarta, Sayangi.com – Kuasa Hukum Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Firman Wijaya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kliennya bisa menjalani tahanan kota. Upaya ini dilakukan setelah permohonan penangguhan penahanannya ditolak KPK.

“Kami meminta ada pertimbangan-pertimbangan untuk keadilan karena kalaupun status penangguhan penahanan tidak bisa dikabulkan dalam konteks fungsi pemerintahan daerah, perlu dipikirkan penahanan kota. Statusnya tetap penahanan tapi pada fungsi pemerintahan beliau bisa menjalankan sampai pada masa ditentukan oleh undang-undang,” ujar Firman Wijaya di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12).

Saat ini, Atut tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK sebagai tersangka kasus suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada Lebak, Banten.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Atut sebagai tersangka dalam dua kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK), yaitu dalam kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada Lebak, Banten dan juga kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Banten.

Atut disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun Pasal 6 Ayat 1 UU Tipikor memuat ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.(GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN