Masuk Tahun Politik, Ekonomi Indonesia Diprediksi Membaik

Foto: Setkab

Jakarta, Sayangi.com – Meskipun harus menghadapi tantangan berat sepanjang 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 disebut oleh penasehat ekonomi presiden sebagai “relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan di negara-negara lain”. Tahun 2014 yang notabene tahun politik, perekonomian Indonesia diperkirakan makin membaik.

“Segala hal yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini merupakan modal berharga menyongsong tahun 2014,” papar Prof. Firmanzah, PhD, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam perbincangan di Jakarta, Senin (30/12) pagi, seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Menurut Firmanzah, kita perlu beryukur bahwa sepanjang tahun 2013, kita telah mampu melewati sejumlah tantangan di bidang ekonomi. “Berkat kerja keras kita semua, termasuk Pemerintah (Pusat-Daerah), Parlemen (Pusat-Daerah), dunia usaha, akademisi, serta segenap elemen bangsa lainnya perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif di tengah sejumlah tantangan,” ungkapnya.

Ia mengemukakan, terdapat enam tantangan strategis yang telah berhasil dilewati Indonesia dalam perekonomian nasional sepanjang 2013. Pertama, terkait dengan upaya untuk membuat struktur fiskal tetap sehat, kuat dan berkelanjutan. Salah satu titik krusial dalam hal ini adalah keberhasilan Pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Juni 2013.

“Melalui hal ini, Indonesia terhindar dari ancaman defisit anggaran akibat melonjaknya subsidi yang tanpa penyesuaian melonjak menjadi Rp 297 triliun. Melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi, maka defisit fiskal sampai akhir 2013 diperkirakan tetap sehat dan dalam kisaran 2,41 persen dari PDB atau sekitar Rp 225,5 triliun,” papar Firmanzah.

Tantangan kedua, lanjut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, terkait dengan mengelola inflasi akibat sejumlah faktor seperti dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi, volatilitas harga komoditas pangan dunia dan meningkatnya konsumsi akibat tingginya permintaan domestik. Menurut Firmanzah, dari sisi ini, ekonomi Indonesia berjalan lebih efisien dan efektif bila kita bandingkan dengan periode dimana penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan.

Diuraikannya, pada 2005, ketika penyesuaian harga BBM bersubsidi inflasi mencapai 17,11 persen. Penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan kembali di tahun 2008 dan inflasi pada saat itu mencapai 11,06 persen. Pada 2013, ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, inflasi dapat dikendalikan dan diprediksi dibawah 8,5 persen.

Tantangan ketiga, kata Firmanzah, terkait menjaga daya saing nasional khususnya usaha meningkatkan investasi di sektor riil di tengah gejolak pasar keuangan dunia. Menurut World Econmic Forum (WEF), posisi daya saing nasional pada 2013 meningkat dari posisi sebelumnya 50 meningkat menjadi peringkat 38 dunia. “Hal ini juga menjelaskan meningkatnya realisasi investasi baik di sektor riil maupun infrastruktur nasional di sepanjang tahun 2013,” jelas Firmanzah.

Ia menyebutkan, sesuai data BKPM, sampai Kuartal III-2013 realisasi investasi mencapai Rp 290 triliun atau meningkat sebesar 22,9 persen (yoy). Diperkirakan sampai akhir 2013 investasi di sektor riil dan infrastruktur dapat mencapai Rp 390 triliun.

Keempat, lanjut Firmanzah, terkait dengan mitigasi dampak rencana tapering-off stimulus moneter di amerika Serikat. Dampak atas rencana ini mengakibatkan tertekannya pasar keuangan dunia ditandai dengan terdepresiasinya nilai tukar mata uang, tertekannya indeks pasar modal, tertekannya cadangan devisa meningkatnya yield obligasi dan suku bunga acuan di banyak negara emerging dan berkembang.

Firmanzah menjelaskan, bagi Indonesia, selain masih tertekannya nilai tukar rupiah akibat juga tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di akhir tahun, sejumlah indikator menunjukkan arah perbaikan. Hal ini dapat dibandingkan dengan 2008 dimana Indonesia harus mengatasi dampak krisis Subprime-Mortgage dan sekaligus menjelang Pemilu 2009.  Indeks harga saham gabungan berada dalam rentan 4.240-4.400 bandingkan dengan posisi terakhir penutupan perdagangan 2008 dimana IHSG hanya sebesar 1.355.

Cadangan devisa pada akhir November 2013 mencapai 97 miliar dollar AS jauh lebih tinggi dibandingkan pada 2008 sebesar 51,6 miliar dollar AS. BI rate sampai akhir 2013 sebesar 7,5 persen jauh lebih rendah dibandingkan pada desember 2008, saat BI rate mencapai 9,25 persen. “Sejumlah lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch, Moody’s, R&I, dan Standard and Poor’s tetap mempertahankan investment-grade Indonesia di tahun 2013,” tambah Firmanzah.

Kelima, kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, terkait dengan upaya untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Ketidakseimbangan antara permintaan domestik yang tinggi dengan masih perlu waktu dalam meningkatkan produksi nasional, kata Firmanzah, membuat defisit transaksi berjalan menjadi tantangan penting bagi perekonomian nasional.

Terakhir, atau tantangan keenam, lanjut Firmanzah, terkait dengan upaya menjaga terus bergeraknya sektor riil utamanya sektor mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Terjaganya daya beli masyarakat serta perbaikan infrastruktur, kata Firmanzah, membuat terus bergeraknya dunia usaha di sektor ini. Mengutip data dari Kementrian UKM dan Koperasi, lanjut Firmanzah, sampai 14 Desember 2013, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 31 triliun dan melampui target sebesar Rp 30 triliun sepanjang 2013. Sementara BI memperkirakan terdapat kenaikan pertumbuhan kredit sektor mikro sebesar 20 persen di sepanjang tahun 2013.

Menurut Prof. Firmanzah PhD, keberhasilan perekonomian nasional dalam menghadapi keenam tantangan sepanjang tahun 2013 merupakan modal bersama menghadapi tahun 2014. Terlebih setelah The Fed menyampaikan kepastian untuk melakukan tapering-off stimulus moneter per Januari 2014 sebesar 10 miliar dolar AS.

“Kewaspadaan atas segala kemungkinan gejolak di pasar keuangan dunia perlu terus kita waspadai,” pinta Firmanzah sembari menyebutkan, saat ini Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK dan LPS telah melakukan serangkaian persiapan serta koordinasi kebijakan untuk mengantisipasi hal ini.  

Mengenai Pemilu 2014, Firmanzah mengatakan, adanya belanja pemilu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan diperkirakan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3-0,6 persen. “Dapat dipastikan sejumlah sektor industri seperti perhotelan, percetakan, event-organizer, media periklanan, travel agent, transportasi, perdagangan dan tekstil akan terdorong seiring dengan meningkatnya belanja pemilu,” pungkasnya. (MSR)