Ironis, Mantan Wagub Sumsel Dibidik Kasus Korupsi Bansos

Sayangi.com/Ardhy

Palembang, Sayangi.com – Mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Eddy Yusuf telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolda SUmatera Selatan (Sumsel) dalam kasus korupsi Bantuan Sosial 2008. Di sisi lain kasus Bansos Pemprov Sumsel senilai Rp 1,4 Triliun sebagaimana yang disinggung dalam amar keputusan MK dalam sengketa Pilkada Sumsel, seolah hilang tak berbekas. Ironis, memang.

Kasus itu terjadi saat Eddy Yusuf menjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU). Selain Eddy Yusuf, Kapolda Sumsel juga menetapkan Yulius Nawawi, bupati penggantinya sebagai tersangka. “Kami masih menunggu perlengkapan berkas dari penyidik,” ungkap Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution kepada wartawan.

“Pihak Kejati dalam kasus ini meminta beberapa hal agar kita melengkapi berkas perkara dan audit dari BPKP, selain itu kita juga melengkapi saksi-saksi tambahan, setelah lengkap berkas perkara akan kembali kita kririmkan Ke kejaksaan, kita upayakan secepat mungkin dalam waktu dekat ini juga,” terang Saud.

Bahkan menjelang pergantian tahun, tandas Saud Usman, Polda Sumsel akan melakukan evaluasi kinerja Kasat Reserse di setiap Polres se-Sumsel yang dinilainya minim dalam mengungkapkan kasus korupsi. Evaluasi juga terkait meningkatnya anggaran penyidikan kasus korupsi di kepolisian tahun 2014 yang jumlahnya besar.

“Kita akan melihat apakah Kasat Reserse itu mampu atau tidak dalam menangani kasus korupsi. Evaluasi dilakukan dengan melihat dari tingkat kesulitan kasus yang akan diungkap, apakah memang sulit atau memang tidak ada upaya yang dilakukan sama sekali, sebab memang pengungkapan kasus ini menggunakan biaya yang besar yakni Rp 208 juta per kasus, itu harus dipertanggung-jawabkan setiap Polres, nah jika anggaran ini tidak terpakai harus dikembalikan ke Negara,” tegas Saud.

Diakui Kapolda, jika kasus korupsi yang saat ini tengah ditangani Polda Sumsel Sumsel dan jajaran masih terus berproses dan melengkapi berkas perkara oleh pihak penyidikan. Dalam mengungkapkan suatu kasus itu ada saksi ahli dari BPKP dan terjadinya kerugian Negara. “Maka Daripada itu pihaknya dapat menetapkan tersangka yang sebelumnya dilakukan proses melalui pihak penyidik,” tambah Saud.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Saud, dalam sebuah proses pihaknya akan melihat perkembangan penanganan kasus karena menurut dirinya, dalam penanganan kasus korupsi tidak sama dengan penanganan kasus pidana umum (Pidum) dan kasus-kasus kriminal yang lainnya. Untuk itu petugas harus dapat memperhatikan situasi dan kondisi karena kasus krupsi merupakan Kasus yang pelik yang dibutuhkan kejelian dari petugas di lapangan.

“Kasus korupsi itu perlu benar benar jeli serta menggunakan keahlian yang lebih dari setiap petugas, bahkan dalam melakukan penahan kita juga harus perhatikan bukti dan kelengkapan berkas berkara (P21). Jangan sampai main tangkap lepas begitu saja, makanya kita lihat perkembangan kasusnya, karena masa penahanan ada masa waktunya,” jelas Saud. (MD)

Berita Terkait

BAGIKAN