KIPP: Penyelenggara Pemilu Hanya Melanggengkan Sistem Kekuasaan

Sayangi.com/Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dalam rilisnya yang diterima Sayangi.com, Senin (30/12) menilai, penyelenggaraan Pemilu baik pemilu legislative maupun pemilihan presiden hanya sekedar menjalankan kebutuhan rekruitmen dan reproduksi elit politik baru bagi kepentingan sistem politik yang berjalan.

“Pola ini tidak menggaransi adanya perubahan untuk perbaikan yang signifikan bagi nasib hidup orang banyak. Justru yang berkembang adalah sebaliknya, yaitu kerusakan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan di berbagai sektor kehidupan,” tulis KIPP yang ditandatangani Ketua Umum Standarkiaa Latief dan Sekjen Mochtar Sindang

“Untuk itu perlu adanya perubahan dalam paradigma kepemiluan di Indonesia, yaitu pemilu harus menjadi instrument mekanisme koreksi total terhadap sistem kekuasaan yang berjalan. Hal ini harus menjadi azas kepemiluan Indonesia ke depan,” papar Standarkiaa.

Selain itu, KIPP juga mengkritisi Pemilihan Kepala Daerah yang berjalan sejak diberlakukannya UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah menjadi UU No.12/2008 tentang Pemerintahan Daearah, tidak melahirkan perbaikan watak kepemimpinan lokal menjadi lebih baik.

“Sampai November 2013 tercatat 309 Kepala Daerah berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Sedangkan sejumlah 280 kepala daerah pada 2012 tercatat juga terbelit kasus korupsi,” beber Standarkiaa.

Oleh karenanya KIPP menghimbau segera dilakukannya koreksi total atas sistem pemilukada yang berlaku selama ini. (MD)

Berita Terkait

BAGIKAN