FSP-BUMN Bersatu Menolak Pencaplokan PGN oleh Pertagas

Sayangi.com/Mard

Jakarta, Sayangi.com – Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP-BUMN) Bersatu, menolak keras gelagat akuisisi (pencaplokan) PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk oleh Pertagas yang juga anak perusahaan Pertamina.

“Daripada Pertamina mengeluarkan anggaran Rp 70 triliun untuk mengambil alih PGN, lebih baik Pertamina menggunakan dana sebesar itu untuk membenahi core bisnisnya di bidang perminyakan,” tandas Wakil Ketua FSP-BUMN Tri Widodo, Selasa (31/12), di kantornya Cikini Building, Blok M-60, Jakarta Pusat.

Pengambil-alihan itu, ungkap Tri Widodo, sebagai jalan terakhir bagi mafia migas untuk mengeruk keuntungan besar dari bisnis gas. “Alih-alih harga gas turun, justru nantinya harga gas akan lebih mahal,” tutur Tri Widodo.

Tanda-tanda pelemahan PT PGN (Tbk), lanjut Tri, sudah terlihat sejak era BP Migas dipimpin Priyono, antara lain dengan cara mengganggu pasokan gas PGN dan mengalihkannya ke pedagang (trader)

“Kontrak gas yang semestinya milik PGN dikurangi, diputus, tidak diperpanjang, atau harganya dinaikkan secara sepihak. Di sini saya melihat, Pertamina berupaya mengambil alih wewenang pengalokasian gas, padahal secara undang-undang itu hak pemerintah,” beber Tri Widodo.

Lebih membahayakan lagi, terang Tri Widodo, kebijakan open acces dan unblundling atas pipa-pipa milik PGN. “Karena kebijakan ini membuka kepada siapa saja, termasuk yang tidak memiliki modal, bergelut di bidang bisnis gas. Dan itu jelas akan terjadi inefesiensi,” paparnya.

Selain alasan di atas, FSP BUMN juga menolak pencaplokan PT PGN (Tbk) oleh Pertagas, sebab nilai asset PGN empat kali lebih besar ketimbang anak perusahaan Pertamina itu. “Ini tidak logis, mestinya justru PGN yang harusnya mencaplok Pertagas,” ucap Tri.

Terlebih lagi, imbuh Tri, take home pay (THP) pekerja PT PGN (Tbk) selama ini lebih besar dari THP pekerja Pertagas. “Kalau perusahaan itu diakuisisi oleh Pertagas, otomatis kesejahteraan pekerja PGN akan merosot sebab sudah pasti kebijakan pengupahannya lebih mengikuti perusahaan induknya,” beber Tri Widodo.

Oleh karenanya, demi ketahanan energi, FSP-BUMN Bersatu menghimbau Pertamina lebih menekuni core bisnisnya. “Kesibukan Pertamina di luar core bisnisnya dikhawatirkan akan melemahkan Pertamina sebagai korporasi,” kecam Tri.

“Dampaknya akan semakin menguatkan stigma Pertamina memang tidak qualified mengelola ladang minyak di negeri sendiri, sehingga akan lebih banyak ladang-ladang minyak yang dikuasai oleh asing,” pungkas Tri Widodo. (MD)