Konsumerisme di Kalangan Pejabat Memicu Korupsi

Sayangi.com/Doc

Denpasar, Sayangi.com – Pengamat politik dari Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar Dr I Wayan Gede Saucana berpendapat, gaya hidup konsumerisme di kalangan pejabat dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi.

“Ada standar ekonomi tertentu ketika seseorang sudah memiliki jabatan, seperti menjadi anggota Dewan, kepala dinas, atau jabatan lain di pemerintahan,” katanya di Denpasar, Rabu.

Tingginya standar ekonomi itu dapat dilihat dari pengeluaran pelaku korupsi untuk membeli atau membiayai kendaraan, tempat tinggal, dan pergaulan sehari-hari.

Ketua Pusat Kajian Integritas dan Anti-korupsi Unwar itu juga menilai hal tersebut menyebabkan perilaku korupsi sulit untuk diberantas karena seseorang dituntut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dengan cara yang tidak benar. “Korupsi adalah salah satu jalan pintas di samping cara kotor lain seperti kolusi karena mungkin uang yang menjadi haknya seperti gaji atau tunjangan dirasakannya masih kurang,” ujar Saucana.

Terkait dengan pemberian hukuman berat kepada para koruptor, Saucana sangat setuju karena sikap anti-korupsi harus ditumbuhkan dari dalam diri.

“Harus dimulai dari dalam diri untuk tidak membiasakan sikap anti-korupsi. Namun sekarang sikap korupsi sudah bukan lagi dimiliki oleh elit politik saja, tapi sudah sampai pada masyarakat biasa,” katanya.

Ia mencontohkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat seorang calon pejabat politik harus memberikan sejumlah uang dalam bentuk sumbangan.

Jika tidak mampu menyediakan uang sebanyak itu, lanjut dia, maka seorang calon pejabat politik tidak akan mendapatkan dukungan maksimal sehingga perilaku korupsi juga dibudayakan oleh masyarakat.

Selain itu biaya politik yang sangat tinggi juga menjadi salah satu pendorong seseorang untuk melakukan tindakan mengambil uang rakyat dengan cara yang tidak benar tersebut. “Sistem seolah-olah menuntun kita untuk berbuat hal itu,” ujarnya.

Apalagi menurut dia, dengan proses rekrutmen kader partai politik yang mengharuskan seseorang memberikan sejumlah uang agar dapat diusung dalam pemilu akan semakin menyuburkan praktek korupsi dikemudian hari.

“Itu bukan rahasia lagi, sistem rekrutmen parpol yang mengharuskan menyetor sejumlah uang akan semakin memperparah korupsi. Suburnya prilaku korupsi memang disebabkan oleh banyak faktor, namun penegakan hukum di negeri ini harus tetap dilaksanakan seadil-adilnya,” katanya. (MD/Ant)

Berita Terkait

BAGIKAN