Jokowi Larang PNS Ngantor Pakai Mobil Pribadi

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Joko Widodo) melarang setiap PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berangkat ke kantor dengan memakai kendaraan pribadi. Ketentuan larangannya meliputi spesifikasi kendaraan Roda dua dan empat dengan penetapan dimulai sejak tanggal 3 Januari 2014.

Kebijakan yang baru dikeluarkan orang nomor satu di DKI tersebut diformalkan dalam bentuk Instruksi Gubernur (Ingub) bernomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Fokus Ingub diperuntukkan kepada profesi jabatan tertentu mulai Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kelapa Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, hingga struktur turunannya.

“Mulai 3 Januari, diwajibkan kepada seluruh pejabat dan pegawai, agar dalam melaksanakan tugas ke tempat kerja menggunakan kendaraan umum dan dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi baik beroda empat maupun dua. Juga kendaraan dinas operasional”, Katanya  dalam berkas Ingub yang ditandatangani di Jakarta, (01-01-2014).

Dijelaskan di dalam Ingub, bahwa ada pengecualian bagi profesi jabatan tertentu dengan pertimbangan kepentingan dan kebutuhan publik. Diantaranya, petugas ambulan, pemadam kebakaran, patroli jalan raya, penanggulangan bencana, Satpol PP, petugas pompa banjir, petugas penyiraman tanaman, petugas pengangkut sampah, petugas pengangkut air kotor, petugas perpustakaan keliling, petugas operasi yustisi, petugas bus antar jemput pegawai, dan petugas dengan kendaraan bermotor demi pelayanan publik.

Pun demikian, Ingub tersebut bersifat inkontinue. Penerapannya hanya berlaku untuk hari jumat perpekan pertama dalam setiap bulan.

Sebagai hukum yang mengikat, Bagi setiap pegawai yang tidak taat pada Ingub, akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah tercantum dalam Ingub itu sendiri.

“Yang melanggar akan dikenakan sanksi disiplin,” ujar Jokowi.