Izin Gerak Tongkang Harus Berdasarkan Kajian Tekhnis

Antara

Sampit, Sayangi.com – Izin gerak atau lalu lintas tongkang yang melintas di bawah Jembatan Bajarum Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diharapkan berdasarkan kajian teknis agar tidak menimbulkan masalah baru.

“Jangan paksakan tongkang lewat ataupun membuka jembatan. Harus didukung fakta dan data hasil kajian karena gubernur mengeluarkan larangan melintas juga setelah mendapat masukan dari hasil kajian teknis, semua harus bersabar,” kata tokoh permuda Kotim, Abdul Hafid di Sampit, Kamis (2/1).

Hafid angkat bicara karena mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Antrean mobil yang hendak menyeberang sangat panjang setelah Jembatan Bajarum ditutup untuk kendaraan roda empat, usai ditabrak tongkang bermuatan bijih besi pada 21 Desember 2013 lalu.

Menurutnya, yang harus dilakukan saat ini adalah bersama-sama mencarikan solusi, misalnya dengan mendorong penambahan lagi feri penyeberangan dan membuka sejumlah dermaga penyeberangan baru sehingga bisa mengurangi antrean.

Terkait arus lalu lintas tongkang, jika hasil kajian menyatakan belum memungkinkan untuk dibiarkan melintas di bawah jembatan karena rawan terjadi insiden serupa, Hafid berharap semua pihak bisa memahami kondisi tersebut dan tidak memaksakan.

Kerugian dampak penutupan Jembatan Bajarum, kata dia, dialami oleh semua pihak. Masyarakat jadi kesulitan beraktivitas, pelaku ekonomi terganggu karena distribusi barang dan jasa terhambat, pengusaha tambang merugi karena pengiriman barang terhenti, serta pemerintah juga kini punya beban baru untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat kejadian itu.

“Jangan bicara kerugian, karena semua dirugikan akibat kejadian ini. Sekarang yang kita cari adalah solusinya tanpa mengenyampingkan masalah keamanan dan keselamatan masyarakat banyak. Jangan memaksakan hal yang berisiko merugikan masyarakat,” sambung mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Kotim ini.

Ketua Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Darat Kotim, Zulkifli Nasution sebelumnya menyuarakan usulan moratorium atau penghentian sementara lalu lintas tongkang dari kawasan hulu. Jika pun tetap dibuka, maka harus dibatasi demi keamanan Jembatan Bajarum.

“Kami minta nanti mungkin tidak ada lagi tongkang 300 feet yang lewat, apalagi dengan muatan sampai 7000 ton. Nanti misalnya paling banter 270 feet dengan muatan 5000 ton bahkan di bawahnya,” ujarnya.

Zulkifli juga meminta dibangun pos pantau atau pengawasan yang nantinya memeriksa apakah tongkang tersebut mematuhi aturan dan laik untuk melintas di bawah Jembatan Bajaru. Jika tidak memenuhi syarat, maka petugas harus tegas untuk melarangnya.

Jadi setiap tongkang yang lewat harus memenuhi persyaratan, termasuk kapasitas muat. Misalnya satu kilometer sebelum jembatan, sudah harus diperiksa terkait jumlah muatan, besar tongkang dan apakah ABK (anak buah kapal) tersebut sesuai kompetensinya. Bantuan alat perlu kapal pandu di belakang untuk kendali supaya insiden jembatan ditabrak tongkang tidak terulang lagi.

Penutupan Jembatan Bajarum sangat mengganggu distribusi barang yang melintasi kawasan itu, bahkan nyaris lumpuh total. Hingga kini belum tersedia feri penyeberangan untuk mobil angkutan barang, sementara jika diangkut melalui sungai pun masih sangat terbatas. (MD/Ant)