1.000 Pekerja Tambang ‘Dimakamkan’ di Tugu Proklamasi

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (Spartan) melakukan aksi di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (2/1). Mereka menaruh 1000 replika berbentuk makam di depan pelataran tugu.

Replika makam itu sengaja dibuat sebagai bentuk kekecewaan para pekerja tambang terhadap Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

“Aksi ini bentuk simbolis kekecewaan para pekerja tambang kepada negara. Sampai saat ini para pekerja tambang mineral terus dipecat. Parahnya mereka tidak diberi pesangon sedikitpun oleh pengusaha,” ujar ketua Spartan, Juan Forti Silalahi, Kamis (2/1).

Silalahi menambahkan, dalam kurun waktu 20 hari terakhir, banyak perusahaan tambang yang memecat karyawanya. Hal itu dipicu akibat larangan ekspor mineral mentah yang ditertibkan oleh pemerintah yang dan mulai diberlakukan pada 12 Januari 2014.

“Kebijakan pemerintah itu jelas memicu PHK massal. Oleh karena itu kita akan melakukan tuntutan kepada pemerintah untuk menyiapkan uang pesangon bagi pekerja tambang,” tuturnya.

Lebih jauh Silalahi menambahkan, untuk mengganti pesangon para pekerja tambang, pemerintah harus menyiapkan dana sebesar Rp 200 triliun. Dana itu meliputi jumlah pekerja yang akan dipecat sebanyak 40 juta orang yang terdiri dari kontraktor pengeboran, suplier, pekerja pelabuhan, serta penyedia logistik. Para pekerja ini, lanjut Silalahi, telah bekerja di perusahaan tambang selama 3 hingga 4 tahun.

“Selain dana ganti rugi dan pesangon, pemerintah juga harus menyiapkan lapangan kerja pengganti bagi mereka yang terkena PHK massal,” ujarnya.

Seperti diketahui, kendati sudah sangat terlambat, larangan ekspor Mineral dan Batubara (Minerba) mentah oleh pemerintah, diharapkan akan mempercepat proses hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah terhadapĀ  hasil tambang Minerba di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 4/2009 tentang Minerba mewajibkan bagi perusahaan pertambangan membangun smelter untuk mengolah semua hasil tambang di dalam negeri dan melarang ekpor Minerba mentah tanpa diolah dalam kadar tertentu.

Beberapa perusahaan tambang mengatakan bahwa pelarangan ekspor Minerba mentah berpotensi memperburuk iklim investasi, menurunkan produksi yang berdampak PHK, dan menurunkan volume ekspor yang akan memperbesar defisit perdagangan.

Meski sudah diberikan tenggat waktu hingga 5 tahun, sebagian besar perusahaan tambang tetap saja menolak keras larangan ekspor itu.

Freeport dan Newmont secara tegas menolak pemberlakuan larangan ekspor itu sembari mengancam akan menghentikan produksi dan melakukan PHK puluhan ribu karyawannya.(GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN