Menko Kesra: 1.710 RS Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Foto: antara

Jakarta, Sayangi.com – Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mendatangi kantor pusat Askes di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Kedatangan tak lain ingin mengetahui kesiapan PT Askes menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam kesempatan itu, Agung Laksono menyatakan lebih dari 125 juta rakyat Indonesia belum mendaftar program JKN. Padahal JKN akan menanggung pelayanan kesehatan dasar yang mengancam jiwa seseorang. Termasuk di dalamnya kecelakaan dan hemodialisa (cuci darah).

Dijelaskan Agung Laksono, setiap warga begitu menjadi peserta dan membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka berhak mendapat pelayanan kesehatan secara lengkap sesuai indikasi medis.

Bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, ada 3 pilihan besaran iuran per jiwa per bulan, yaitu Rp25.500 untuk rawat inap kelas 3, Rp 42.500 untuk rawat inap kelas 2, dan Rp 59.500 untuk rawat inap kelas 1.

“Untuk rakyat tergolong tidak mampu dibayar oleh negara sebesar Rp 19.225 per bulan,” kata Agung, Kamis (2/1) .

Saat ini, dari total 2.300 rumah sakit (RS) di Indonesia , 1.710 RS yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014.

Sementara untuk Puskesmas tercatat sudah 9.217 yang menjadi operator BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan ini terdiri dari 533 RS Pemerintah, 919 RS Swasta, 109 RS Khusus dan RS Jiwa, 104 RS TNI, dan 45 RS Polri.

Selain itu, Agung Laksono juga mengatakan bahwa kunjungan ini digunakan untuk memantau operasionalisasi BPJS Kesehatan di berbagai daerah dan kesiapan sistem informasi, SDM (Sumber Daya Manusia).

Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan sosialisasi program ini sudah dilakukan sejak UU BPJS dan SJSN disahkan. Sosialisi tidak hanya pada penerima bantuan iuran, tapi juga terhadap mereka yang tidak menerima bantuan.

“Hari pertama kemarin kita buka kantor. Alhamdulillah sudah 565 orang di kantor pusat yang mendaftar. Itu peserta mandiri,” tandasnya.(GWH)

Berita Terkait

BAGIKAN